BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) menilai, pelaksanaan pembangunan Aceh selama 2019, masih belum berjalan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Aceh. Asumsinya, banyak anggaran (APBA) murni dan APBA-P 2019 yang terserap pada kegiatan, bukan program pembangunan. Bahkan, ada indikasi diluar skala perioritas yang ada.
Akibatnya, sejumlah program Pemerintah Aceh bersifat wajib, nyaris terabaikan dan tergerus oleh urusan bersifat pilihan (non wajib).
Hasilnya, memunculkan berbagai penilaian dan beragam persepsi dari elemen rakyat Aceh bahwa APBA dan APBA-P 2019, cenderung dihabiskan dengan cara kejar tayang, tanpa memperhatikan dengan sungguh-sungguh skala perioritas yang ada.
“Kalau patokan realisasi anggaran sudah mencapai 90 persen lebih memang masuk akal. Tapi kalau mau jujur, apakah realisasi anggaran tadi untuk program pro rakyat (publik) atau lebih dominan pada kegiatan aparatur. Ini yang harus diketahui rakyat Aceh,” kata Ketua Umum DPA Partai Aceh, H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, Rabu, 1 Januari 2019 di Banda Aceh.
Pendapat itu disampaikan Mualem, didampinggi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPA Partai Aceh (PA), melalui Juru Bicara DPA Partai Aceh, H. Muhammad Saleh, terkait Refleksi Akhir Tahun 2019 dari partai politik lokal ini.
“Realisasi APBA Rp 17 triliriun lebih, yang diharapkan mampu menjadi stimulus dan lokomotif bagi perekonomian Aceh dengan tujuan memperkecil angka kemiskinan dan pengangguran, justeru tidak bergerak lurus dengan sumber dana yang ada. Karena itu, kita kembali dihadapkan pada persoalan laten yaitu Silpa,” kritik Mualem melalui Jubir Muhammad Saleh atau akrab disapa Shaleh ini.
Itu sebabnya kata Shaleh, atas nama Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem) meminta kepada Pemerintah Aceh untuk lebih fokus menjalankan program pembangunan pada 2020.
“Kepada anggota DPRK dan DPR Aceh dari Partai Aceh, Mualem meminta untuk terus meningkatkan kinerja, sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki serta melekat sebagai wakil rakyat pada tahun anggaran 2020,” kata Shaleh.
Terutama, mengawasi pelaksanaan pembanguan dan realisasi anggaran dengan cermat dan mendalam tahun 2020. Termasuk melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2019.
Tugas ini menjadi penting dan sangat disadari betul oleh pimpinan dan seluruh kader Partai Aceh, sebagai tanggungjawab moral dan penerima mandat politik dari rakyat Aceh, hasil Pilkada 2017 dan Pileg 2019 lalu.
“Karena itu, jika dalam periode 2019 lalu masih dirasakan belum maksimal. Atas nama pimpinan Partai Aceh, Mualem memohon maaf kepada seluruh rakyat Aceh. Berikutnya, Partai Aceh tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja para wakil rakyatnya di DPRK dan DPR Aceh. Terutama melakukan pengawasan, legislasi serta kebijakan anggaran (bugjeting), sehingga pembangunan di Aceh tidak semakin disorientasi atau kehilangan arah,” ucap Mualem seperti disampaikan Jubir PA, H. Muhammad Saleh.
