BANDA ACEH – Tiga orang elite Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) dikabarkan kembali melakukan perjalanan dinas ke luar negeri untuk alasan “mencari investor.” Kali ini negara tujuan mereka adalah India.
Kunjungan ini bertujuan untuk mendorong implementasi visi bersama antara Negara Republik Indonesia dan India terkait kerja sama maritim dalam rangka indo-fasifik yang telah disepakati oleh kedua negara saat Presiden RI Joko Widodo dengan perdana menteri India pada tanggal 29-30 Mei 2018 di Jakarta.
Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh Besar, Usman Lamreung mengaku sudah mendalami skandal jalan-jalan ke luar negeri oknum pejabat BPKS.
“Kunjungan kali ini direncanakan untuk tiga orang elite BPKS dan dilakukan pada tanggal 16 – 20 Februari 2020. Mereka menggunakan uang rakyat yang ada dalam DIPA BPKS,” kata Usman, kepada media Jumat, 15 Februari 2020.
“Dalam Surat Tugas yang kami peroleh dari aktivis di BPKS, yang akan melaksanakan kunjungan ke India adalah Plt. Wakil Kepala, Saudara Islamuddin, Direktur Pegembangan Usaha dan Investasi Saudara Teuku Ardiansyah, dan Kepala Unit Managemen Pelabuhan Saudara Zurkarnain,” kata tokoh Aceh Besar ini.
Dalam ST itu, lanjut dia, tidak tercantum nama Deputi Komersil, walau sebenarnya kegiatan mencari investor berada di bawah yang bersangkutan.
“Lebih dari itu, ST dimaksud diduga kuat tidak diparaf sebagai simbol koordinasi dengan Deputi Komersil,” kata mantan pekerja BRR Aceh – Nias itu.
“Menurut kami, kunjungan ini hampir sama dengan kunjungan yang pernah dilaksanakan dua kelompok besar elite BPKS akhir tahun 2019 dengan tim yang sama ke Labuhan Malaysia dan Singapura. Saat itu tetap tidak melibatkan Deputi Komersil, pada hal ini juga bagian tugas dan fungsinya,” ujarnya.
“Menurut kami ini sangat ganjil. Patut diduga ada masalah di internal, mungkin ada semacam geng yang ingin menguasai BPKS seperti harta pribadi dan kelompok” ujar Usman Lamreung.
Dirinya berharap kunjungan ke luar negeri oleh elite BPKS berhasil menghadirkan investor ke Sabang dan Pulo Aceh, jangan hanya terkesan jalan-jalan dengan fasilitas ditanggung negara plus uang saku yang tinggi.
“Di saat rakyat Aceh menunggu realisasi dan implementasi hasil kunjungan ke Labuan dan Singapura akhir tahun lalu dan belum diwujudkan, eh malah tim yang sama pergi “tamasya” lagi ke India. Mereka bagai tak punya perasaan malu lagi. Dewan Pengawas juga terkesan tak berdaya, lemah, mati suri,” kata Usman.
Selaku warga Aceh Besar, Usman mengaku masih menunggu Pulo Aceh difokuskan sehingga maju seperti Labuan.
“Apalagi rombongan ke Labuan akhir tahun lalu dipimpin oleh Plt Wakil Kepala BPKS yang juga merangkap sebagai Dewan Pengawas BPMA. Yang bersangkutan pasti mampu, dan kami warga Aceh Besar menantinya. Buktinya sambil kerja di BPKS saja yang bersangkutan masih sempat mengawasi lembaga migas yang besar, apalagi hanya membangun Pulo Aceh yang kecil itu,” pungkas Usman yang mengaku akan melapor pada Wali Nanggroe agar ikut membenahi BPKS. []
