BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan kabupaten kota diminta melunasi honor dan insentif guru dan pekerja kesehatan yang menunggak sejak Januari.
“Menjelang kemungkinan lockdown dan kondisi yg semakin tidak menentu, kita harap kepada pemerintah dan semua pihak untuk mempersiapkan langkah antisipasi kemungkinan krisis. Termasuk menyelesaikan segala bentuk tunggakan di segala tingkatan, terutama kepada para pekerja harian berupa insentif dan honor,” kata Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi, Minggu 22 Maret 2020.
“Pemprov dan kabupaten harus cairkan semua tunggakan terkait kesejahteraan para pekerja di instansi pemerintah, terutama honorer dan pekerja lepas. Ini penting agar mereka bisa mematuhi setiap kebijakan yang ditempuh pemerintah terkait penanganan Corona,” ujar pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini.
Permintaan ini, kata Syech Fadhil, karena adanya laporan kepada dirinya bahwa ada guru honor di kabupaten kota yang jerih payahnya belum dibayar pemerintah. Di sisi lain, keadaan semakin tak menentukan.
Tdk hanya di bidang pendidikan saja, kata mantan ketua IKAT Aceh ini, tapi juga di bidang-bidang yang laen, lebih-lebih para tenaga kesehatan.
“Khusus tenaga kesehatan, idealnya ada kebijakan tambahan instensif khusus. Karena mereka ujung tombak dalam menangani krisis ini,” ujarnya.
“Idealnya, pemerintah harus punya data berapa pekerja harian, dan harus relokasi anggaran di APBA dan APBK. dana kontijensi namanya. Berikan insentif kepada mereka yang bekerja harian. Lalu pastikan ketersedian pangan dan alat kesehatan. Sebab jika kita anggap enteng, virus ini bisa meredam dan meremukankan kita di Aceh,” kata Syech Fadhil.
Selain itu, pemerintah Aceh juga diminta mencari kebijakan terhadap warga biasa yang menerima imbas ekonomi akibat wabah Corona.
