BANDA ACEH – Anggota DPR Aceh, Azhar Abdurrahman, meminta polemic politik dihentikan sementara di Aceh. Kemudian eksekutif dan legislative sama sama focus dalam penanganan wabah Corona agar tidak kuburan massal tambahan di Aceh.
Hal ini disampaikan Azhar Abdurrahman kepada wartawan, Rabu malam 25 Maret 2020.
“Konflik dan tsunami menciptakan banyak kuburan massal. Saat ini wabah Corona menjadi ancaman nyata di depan yang memerlukan perhatian semua. Maka permintaan saya, hentikan polemic politik sebelum ada kuburan massal tambahan di Aceh,” ujar politisi senior Partai Aceh ini.
Menurutnya, status bencana kemanusian secara nasional yaitu pandemi Virus Corona 2019 yang dimulai di Wuhan Cina telah menyebar ke 184 negara. Penyebaran yang cukup masif ini merupakan test case Biologi War. Secara Umum di Indonesia terus mengalami meningkatnya jatuh korban.
“Bagi kita di Aceh, baru sebatas himbauan yang disampaikan Plt Gubernur dengan para Forkompimda, namun situasi ini tidak cukup. Karena fase ini semakin naik status nya, sehingga perlu penanganan yang serius. Tapi di sisi lain, kita masih sibuk dengan situasi polemik politik baik di antara Kubu KAB dan KMP plus eksekutif,” ujar mantan bupati Aceh Jaya dua periode ini.
Kata Azhar, polemik ini sudah berjalan hampir sama usia Virus Corona di Wuhan di Cina sejak 2019. Sedangkan kondisi kemanusian di Aceh yang jumlah penduduk 5.5 juta jiwa, belum ada action jelas.
“Kita khawatir semakin lama polemik politik antar kubu eksekutif dan legislatif dan mengakibat jatuh korban jiwa manusia yang cukup banyak.”
Untuk menghadapi wabah Corona yang mematikan, harus ada keseriusan semua pihak dengan disertai beberapa tindakan. Misal perlu tersedia peralatan, fasilitas penunjang bagi para medis yang merawat pasien korban Corvid 19, dan perlunya jaminan garansi bagi para medis jika terjadi Korban Jiwa atas mereka.
“Apakah pemerintah perlu menyediakan jaminan pendidikan dan kesejahteran bagi anak-anaknya , karena mereka sudah mempertaruhkan jiwa dalam ber kecamuk nya penyebaran virus tersebut. Dan keterlibatan pihak aparat TNI dan polisi dalam penanganan status bencana nasional ini. Tentunya membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi penyedian anggaran untuk penanggulangan bencana kemanusian perlu dilakukan pergeseran APBA 2020 melalui usulan APBA Perubahan 2020, sesegera mungkin.”
“Kami dari 81 orang anggota DPRA pada prinsipnya setuju untuk kebutuhan penanganan Kemanusian ini. Karena ancaman pandemi Corvid 19 di Aceh akan memakan waktu yang lama, mungkin bisa melewati 6 bulan baru pulih. Ancaman lain yang dikhawatirkan jika polemik politik ini ber kepanjangan tanpa solusi, maka Kuburan massal yang harus disiapkan.”
“Saran saya melalui kesempatan ini hentikan ego demi kemanusian, jika selesai penanganan Kemanusian mau lanjut lagi ber polemik, ya terserah. Karena kita ketahui lembaga DPRA memiliki kewenangan pengawasan dengan persoalan-persoalan nya menjadi senjata, seperti Kasus Onkcologi, Kredit Bank Aceh, Multyear dan sejumlah perkara menjadi peluru yang sangat tajam. ya nanti kita pikirkan lagi. Saran saya melalui kesempatan ini hentikan ber polemik , mari kita duduk di meja perundingan kembali antara ekskutif dan legislative. Jeda untuk kemanusian. Forum ini dapat duduk bersama para Pimpinan Dewan, Plt Gubernur. Kodam IM. Kapolda Aceh. Kajati, KaBinda dan PYM Wali Nanggror Aceh. Demi kemaslahatan Rakyat Aceh. perlu segera di bahas. Sebagaimana besok Paripurna DPRA dengan sejumlah Agenda maka dapat diganti Rapat Paripurna Para Forum Pimpinan Aceh,” kata Azhar secara arif dan bijaksana.
