Banda Aceh – Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) H. Muzakir Manaf (Mualem) menilai. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat rawan bencana, khususnya gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan beberapa bencana alam lainnya.
Kondisi ini tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang berada pada zona cincin api, karena diapit tiga lempeng bumi aktif di dunia, rangkaian jalur gunung api, serta kondisi hidrologis dan klimatologis lainnya.
Tingginya risiko bencana, idealnya dapat membentuk kesadaran pemerintah dan masyarakat Aceh secara kolektif. Salah satunya, harus bisa “bersahabat” dengan bencana, mayoritas rakyat Aceh tinggal di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi.
“Jadi perlu pembelajaran serius dan harus dikelola Pemerintah Aceh dengan cara mengajar (edukasi) masyarakat. Dan, peran Pemerintah Aceh melalui Kepala SKPA terkait, memegang peran penting,” kata Ketua Umum DPA PA H. Muzakir Manaf (Mualem) melalui Juru Bicara (Jubir) PA, H. Muhammad Saleh di Banda Aceh, Senin (11/5/2020).
Mualem mencontohkan, di Wilayah Ketapang, Kota Banda Aceh. Dulu juga pernah banjir besar tahun 2014, akibat hujan lebat. Kini, pada bulan yang sama tahun 2020, kondisinya juga demikian. Termasuk banjir besar di Tangse dan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat, Nagan Raya dan sejumlah daerah lainnya di Aceh.
“Sebenarnya kita harus terus belajar, karena sudah memiliki pengalaman sama. Jadi, bek peulaku ngon manajemen kurap (jangan menggunakan manajemen penyakit kurap),” kritik Mualem.
Artinya, jangan seperti orang terserang penyakit kurap dan diobati dengan salap panasea. Hasilnya, hanya bisa menyembuhkan sementara tapi tidak menuntaskan penyakit (masalah).
Kesadaran tersebut, kata Mualem, idealnya tidak hanya didapatkan dari sisi teknologi, namun juga sosial, kebudayaan, termasuk meningkatkan kemampuan mereka untuk belajar mengurangi risiko bencana. “Disinilah peran Pemerintah Aceh menjadi sangat penting,” ujar Mualem.
Padahal data penduduk Aceh terus meningkat. Karena itu tidak mungkin cara penanganan saat ini (2020) akan sama dengan 2024 mendatang.
“Lihat data banjir tahun 2015, sekarang tahun 2020. Tentu penanganan juga berbeda. Semua kabupaten dan kota punya risiko tinggi. Data itu sudah ada sejak tahun 2014. Sekarang 2020. Coba bayangkan kita masih menangani banjir saat ini seperti 6 tahun lalu,” kritik Mualem.
Menurut Mualem, salah satu bagian penting dalam pengurangan risiko bencana adalah mengakses informasi terkait daerah rawan bencana, melakukan tindakan yang mengandung mitigasi bencana, mengantisipasi bencana dengan skenario terburuk, serta meminimalkan risiko.
Nah, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah, meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pengurangan risiko bencana.
“Kalau kita lihat data yang disampaikan di surat kabar dan media daring, hanya data positif dan negatif saja. Tapi, tak ada pembahasan secara dalam tentang bagaimana mereka sekarang, bagaimana di tempat tinggalnya, sehingga masyarakat lain tidak resah,” ungkap Mualem melalui Jubir DPA PA, H.Muhammad Saleh.
Kata Mualem, satu saluran untuk mendapatkan pengetahuan adalah media massa. Peran media memiliki elemen penting dalam penyadaran publik, dalam memberikan informasi, tidak terkecuali informasi bencana.
Selain itu, diperlukan peningkatkan kemampuan literasi yang baik dan mengambil hikmah serta pelajaran dari informasi tersebut. “Pemerintah Aceh harus jelas memberikan informasi terkait Covid-19 atau corona di Aceh serta berbagai titik rawan bencana lainnya kepada masyarakat secara terbuka. Termasuk skema pengunaan anggaran yang transparan,” tegas Mualem.
Dia juga meminta DPR Aceh umumnya dan Fraksi Partai Aceh maupun fraksi-fraksi dari Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) khususnya, untuk tetap mengawasi secara ketat kebijakan sadar bencana yang dilakukan Pemerintah Aceh maupun pengunaan anggarannya.
“Jangan ketika datang bencana, rakyat melarat sementara pejabat menjadi lebih “sehat”,” kata Mualem mengingatkan.[]
