JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah per akhir April 2020 naik 14,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp5.172,48 triliun. Adapun rasio utang tercatat 31,78% terhadap produk domestik bruto.
Sementara itu, posisi utang pemerintah turun dibandingkan Maret 2020 yang sebesar Rp5.192,56 triliun. “Penurunan juga terlihat pada rasio utang terhadap PDB dari 32,12% pada Maret lalu, yang terutama disebabkan oleh apresiasi pada nilai tukar rupiah,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Kamis (21/5/2020).
Dia merinci total surat berharga negara (SBN) terdiri dari SBN domestik Rp3.112,15 triliun dan SBN valas Rp1.226,29 triliun. Lebih perinci, SBN domestik terdiri dari Surat Utang Negara Rp2.579,4 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp532,75 triliun. “Sementara itu, SBN valas terdiri dari SUN sebesar Rp 995,89 triliun dan SBSN Rp 230,39 triliun,” katanya.
Dia pun menambahkan, realisasi pembiayaan utang per April 2020 itu setara dengan 22,2% dari target dalam Perpres 54/2020 yang sebesar Rp1.006,4 triliun.
Sedangkan pinjaman yang mencapai angka negatif menunjukkan bahwa realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman lebih besar daripada penarikan pinjaman. Realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri tercatat sebesar Rp27,05 triliun dan penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp19,21 triliun.
“Penarikan pinjaman dalam negeri tercatat sebesar Rp500 miliar serta pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri belum terealisasi,” jelasnya.
