REALOKASI APBA untuk penanganan Covid-19 mencapai nilai Rp1,7 triliun. Jumlah ini, disebut-disebut termasuk 5 besar untuk seluruh provinsi di Indonesia. Namun realisasinya hingga kini masih tanda tanya dari masyarakat Aceh.
Benarkah demikian? Kapan anggaran ini dicairkan. Untuk bidang apa saja anggaran ini diperuntukan. Semuanya masih penuh misteri.
Pertanyaan ini muncul dari berbagai kalangan masyarakat Aceh. Pasalnya, eksekutif Aceh, masih menutup rapat soal detail anggaran penanganan Corona di Aceh ini. Jangankan untuk masyarakat, untuk legislative sendiri, mereka belum mau berbuka data serta rincian anggaran tadi.
Di sisi lain, eksekutif justru membangga-banggakan angka Rp1,7 triliun di media massa. Baik cetak, online maupun elektronik.
Sedangkan dalam realisasi, baru anggaran sembako, dan mungkin penggadaan 1 juta masker yang meninggalkan jejak digital. Itu pun, berdasarkan keterangan berbagai sumber di lingkup Setda Aceh, menggunakan anggaran BTT atau Biaya Tak Terduga senilai Rp118 miliar.
Sementara penggadaan APD untuk perawat dan tenaga medis, banyak yang dihibahkan dari pihak ketiga serta swasta.
Eksekutif harusnya terbuka dengan masyarakat Aceh sebagai bentuk tanggungjawab public. Serta bukan sebaliknya.
Penanganan Covid-19 di Aceh sendiri, sudah berjalan hampir 5 bulan lamanya. Sejak awal Januari hingga memasuki Juni, anggaran penanganan Covid-19 masih berbentuk angka semata. Wujudnya belum ada sama sekali.
Sejumlah masyarakat yang ekonominya terpuruk akibat Corona menunggu uluran tangan pemerintah yang tak kunjung datang.
Ada banyak usaha di Aceh yang terpuruk akibat wabah Corona, terutama sector jasa. Ribuan karyawan dirumahkan.
Haruskah pemerintah Aceh tutup mata terhadap keadaan ini? Membiarkan rakyat melewati krisis ini sendiri.
Ada juga janji pemerintah Aceh untuk membantu para mahasiswa di luar daerah yang belum diwujudkan. Padahal sebelumnya, bantuan untuk mahasiswa Aceh disalurkan agar mereka bisa melewati Ramadan dan Idul Fitri dengan tenang di perantauan dan tak mudik ke Aceh.
Namun kini, Ramadan dan Idul Fitri sudah berlalu. Sedangkan bantuan yang dijanjikan belum juga disalurkan.
Kondisi inilah yang membuat para pihak di Aceh senilai bahwa ada sesuatu yang tak beres dengan pemerintah yang sedang berjalan. Jika benar Rp1,7 triliun itu ada, harusnya segala persoalan tadi segera ditunaikan.
Jangan sampai eksekutif Aceh dianggap cuma tukang PHP atau omong doang. Sedangkan realisasinya tak ada sama sekali.[]
