BANDA ACEH – Momentum perdamaian Aceh pada MoU (Memorandum of Understanding) di Helsinki, merupakan bentuk perjalanan panjang dan melelahkan. Serta proses yang sangat panjang sehingga menjadikan masyarakat Aceh damai yang bermartabat.
Sebab itu, Anggota DPR Aceh Sulaiman, SE menyebut, menjaga dan merawat perdamaian di Aceh sangat penting. Untuk itu ia mengajak masyarakat, khususnya Pemerintah Aceh untuk bersinergi dan bahu membahu menjaga perdamaian ini.
Menurutnya, perdamaian menjadi inklusi untuk Aceh yang hebat dan sejahtera. Sehingga harus dijaga bersama. Namun tentu dalam perjalanannya tidak selalu jalan lurus, terkadang juga mengalami jalan berliku dan kerikil tajam yang harus dilewati.
Ia bersyukur Aceh telah damai setelah mengalami konflik berkepanjangan.
“Alhamdulillah 15 tahun yang lalu Aceh telah berdamai dengan kesepakatan MoU Helsinki, setelah sebelumnya mengalami konflik senjata 30 tahun lamanya,” sebut Sulaiman SE mantan Ketua DPRK Aceh Besar, Jum’at (14/8/2020).
Menurutnya, perdamaian Aceh terjadi atas dukungan berbagai pihak. Diantaranya, masyarakat Aceh, Pemerintah Republik Indonesia, dan pihak dunia internasional untuk membangun Aceh.
15 tahun perdamaian Aceh ini, Sulaiman, SE mengatakan, Pemerintah Aceh harus terus menurunkan angka kemiskinan dan peduli pada pelestarian lingkungan. Selain itu, masyarakat Aceh harus bersikap kritis dan serius dalam pembangunan di Aceh untuk menurunkan angka kemiskinan dan penganguran di Aceh. Serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh.
“Kita harus terus merealisasikan butir-butir perjanjian Helsinki dan seluruhannya. Masalah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, dan tapal batas yang tidak sesuai perjanjian MoU harus duduk kembali antara elit Aceh dengan pemerintah pusat. Selain itu juga menetapkan APBA tepat sasaran, memperkuat strategi sosial dan lainnya. Untuk itu, para ulama dan mahasiswa, kaum perempuan, elit aceh, TNI atau Polri dan sebagainya merupakan orang yang tepat untuk pembangunan Aceh dan membangun daerahnya sendiri,” jelasnya.
Seperti diketahui, hari perdamaian untuk Aceh ini lahir setelah adanya perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.
Maka untuk itu, masyarakat Aceh agar tetap merawat perdamaian ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai, katanya, peristiwa di masa lalu kembali terulang.
Mantan Ketua DPRK Aceh Besar ini juga menyebut, agar Aceh terus bangkit, maka harus dengan mengutamakan pembangunan dan menciptakan kemakmuran ekonomi masyarakatnya.
“Masyarakat Aceh butuh banyak pembangunan, butuh kemakmuran ekonomi. Kita memiliki spirit perjuangan dan spirit untuk kemajuan ekonomi, Insya Allah ini akan kita perjuangkan dan kita kawal bersama,” katanya.
Sulaiman juga menambahkan, berbicara eksistensi Aceh, memiliki potensi untuk dibawa pada arus kebanggaan bersama. Terutama kebanggaan ekonomi. Caranya adalah, menyelesaikan sumbatan-sumbatan komunikasi politik antara elit Aceh dengan Pusat di Jakarta.
Sumbatan ini harus diselesaikan dengan basis kejujuran dan keikhlasan dari pemerintah di pusat. Peluang memajukan Aceh selalu terbuka, jika semua unsur solid.
“Fokus penting dari perubahan Aceh adalah ekonominya harus bangkit, rakyatnya harus sejahtera. Mewujudkan itu semua, Aceh perlu dibangun dengan rasa humanisme dan solidaritas tinggi,” pungkasnya.
