BANDA ACEH – Kisruh legislatif dan eksekutif Aceh kian hebat di tengah pendemi covid-19 yang semakin dasyat. Pun demikian dari berbagai poin interpelasi yang disampaikan DPR Aceh justeru cenderung samar-samar, sehingga berbuah jawaban normatif yang wajar oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Tapi, beberapa anggota dewan dalam tanggapan nya seperti menunjukkan suatu yang kongkret yakni evaluasi dan pergantian Sekda Aceh.
“Dari semua tanggapan yang diutarakan, permintaan evaluasi dan pergantian Sekda Aceh adalah hal paling kongkret dan tepat guna kemaslahatan rakyat. Kenapa demikian, jika kita urut asal muasal konflik ini tak terlepas dari Miss komunikasi dan proses penganggaran yang selama ini diperankan oleh Sekda Aceh yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA),” ungkap juru bicara Kaukus Peduli Aceh (KPA) kepada media, Minggu 27 September 2020.
Bahkan menurut Refan Kumbara, selama ini semacam ada dualisme kepemimpinan dengan gagasan yang berbeda di tubuh Pemerintah Aceh dalam menjalankan visi dan misinya. “Jika merujuk pada visi-misi awal itu dirangkum dalam gagasan Aceh Hebat, namun seiring jalan kehadiran sekda Aceh lebih mengedepankan program “Bereh” yang sebenarnya tidak include dalam 15 program prioritas/unggulan Pemerintah Aceh yang telah termaktub di RPJM. Disini saja sudah terlihat bagaimana seorang sekda dengan lihainya menggodok apa yang sebelumnya menjadi cita-cita pembangunan Aceh yakni Aceh Hebat menjadi slogan Bereh yang diinisiasinya sendiri,” jelas Refan Kumbara.
Tak hanya itu, bagian poin refokusing yang jadi sorotan dewan juga sepertinya tidak terlepas dari sejumlah alokasi anggaran refokusing untuk hal yang tidak rasional bahkan cenderung menelanjangi Pemerintah Aceh sendiri, dan itu juga dilakukan oleh orang nomor dua di tubuh Pemerintah Aceh itu.
” Di tengah kondisi Badai Covid-19, dengan sekretariat daerah Aceh menggelontorkan uang sebesar 166,5 juta rupiah untuk pembelian beberapa unit laptop Asus ROG Strix Hero yakni spek yang biasa digunakan untuk gaming, sehingga wajar kala itu masyarakat di medsos sempat menyentil sekda ingin main PUBG . Dalam kondisi masyarakat tengah sulit pula, Sekda Aceh justeru dengan teganya melakukan rehab ruangan kerjanya dengan menghabiskan anggaran hingga Rp 4,3 M,” paparnya.
Tidak hanya itu, lagi lanjut Refan Kumbara, hal memilukan pula pernah dilakukan Pemerintah Aceh di bawah kendali Sekda Aceh, dr Taqwallah yakni Pemerintah Aceh juga sudah menyiapkan tanah untuk kuburan massal jenazah warga yang positif Covid-19.
“Itu hanya beberapa contoh bahwa Sekda Aceh telah melakukan hal-hal yang secara tidak langsung membuat munculnya kekecewaan publik terhadap pemerintah Aceh. Lagi-lagi akhibat sikap Sekda Aceh itu pula yang kena getah akhirnya Plt Gubernur,” ujarnya.
Belum lagi, kata Refan Kumbara, kelihaian dr Taqwallah sebagai ketua TAPA dalam mengotak-atik dan menyembunyikan dokumen anggaran. “Sejumlah catatan dan informasi dari berbagai media menunjukkan masalah ini bermula dari Sekda Aceh sebagai ketua TAPA dalam melakukan komunikasi dan sinergi dengan DPRA yang berujung kepada rusaknya hubungan eksekutif dan legislatif Aceh.
“Kita tidak mengkambing hitamkan, tapi itulah faktanya. Sehingga sangat wajar jika DPRA meminta PLT Gubernur Aceh mengganti Sekda Aceh. Selain untuk memperbaikin hubungan komunikasi legislatif – eksekutif juga untuk menyelematkan nama baik Plt Gubernur yang terkadang kena getahnya dari tindakan bawahannya,” sebutnya.
Menurut KPA, ketimbang DPRA menghentikan persolan pembangunan ruas jalan ke pedalaman Aceh yang bersifat multi years itu yang ujung-ujungnya nanti menimbulkan instabilitas, luka mendalam di hati masyarakat khususnya masyarakat pedalaman Aceh. Maka alangkah lebih kongkretnya DPRA memperjuangkan agar Plt Gubernur benar-benar mengevaluasi dan mengganti Sekda Aceh.
“Jadi, permintaan sekda diganti itu jelas-jelas jauh lebih tepat dan sangat kongkret, ketimbang urusan permintaan penghentian program yang muaranya ke masyarakat. Kalau ada permasalahan ya akar masalahnya yang harus diselesaikan, solusinya kan tinggal ganti pejabatnya bukan malah obok-obok urusan rakyat,”tegasnya.
KPA secara tegas menyatakan bahwa pihaknya sepakat dan siap mendukung upaya penggantian sekda sebagai salah satu solusi kongkret untuk rekonsiliasi bathin eksekutif dan legislatif Aceh.
“Mungkin pandangan berbagai anggota DPRA pada sidang interpelasi tempo hari terkait pergantian Sekda patut ditindaklanjuti sebelum berimbas lebih lanjut kepada penilaian publik kepada tindakan Plt Gubernur yang menjaga dan mempertahankan ketidakberesan yang dilakukan bawahannya,” pungkasnya.
