Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani berkeluh kesah soal upaya menangani virus corona dan dampaknya. Menurutnya, menangani pandemi covid-19 atau virus corona luar biasa menantang dan berat.
Pasalnya, wabah itu tak terlihat dan bisa menyerang siapa saja.
Sri Mulyani menyatakan di tengah penyebaran yang tak jelas tadi, pemerintah perlu menjaga daya tahan keuangan negara di masa pandemi. Hal ini bukan perkara yang mudah.
“Harus menjaga daya tahan Indonesia, keuangan negara. Mengatasi covid-19 ini luar biasa menantang dan berat, tapi Insyaallah dengan ikhtiar dan doa bisa diatasi,” ucap Sri Mulyani dalam Kick Off Rangkaian Peringatan Hari Oeang ke-74, Jumat (2/10).
Sri Mulyani menyatakan di era pandemi banyak hal yang harus disesuaikan. Salah satunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebab, pandemi tidak hanya mengganggu dan menekan kehidupan ekonomi masyarakat tapi juga dunia usaha. Bahkan, tak sedikit dunia usaha buntung akibat virus corona.
“Kami merespons dengan mengubah APBN, kami merespons kebutuhan masyarakat,” imbuh Sri Mulyani.
Bendahara negara menyatakan pemerintah telah sekuat tenaga memberikan bantuan di sektor kesehatan, bantuan sosial (bansos) melalui berbagai macam program, dan bantuan untuk dunia usaha dari yang mikro hingga menengah ke atas supaya ekonomi tak lumpuh karena corona.
“Kami peduli, kami peka terhadap kondisi covid-19. Maka kami melakukan perubahan dan penyesuaian,” terang Sri Mulyani.
Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.
Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.
Selain itu, pemerintah juga mengubah alokasi APBN 2020 melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.
Dalam perpres tersebut, terjadi perubahan pada pos pendapatan negara, belanja negara, surplus atau defisit anggaran, hingga pembiayaan anggaran.
Pendapatan negara diasumsikan sebesar Rp1.699,94 triliun atau kembali susut 3,46 persen dari Rp1.760,88 triliun. Sebelumnya, di Perpres 54 Tahun 2020 pemerintah telah menurunkan asumsi pendapatan negara sebesar 21,2 persen dari Rp2.233,2 triliun.
Kemudian, belanja negara diasumsikan sebesar Rp2.739,16 triliun atau naik 4,57 persen dari Rp2.613,81 triliun. Sebelumnya, di Perpres 54 Tahun 2020 pemerintah telah mengerek belanja negara sebesar 2,88 persen dari Rp2.540,4 triliun.
Dengan selisih itu, pemerintah memproyeksi defisit APBN 2020 sebesar Rp1.039,2 triliun. Angkanya setara dengan 6,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
