Jakarta – Partai Berkarya menggelar Rapat Pimpinan Nasional I (Rapimnas I). Dalam kegiatan ini, DPP banyak menerima aduan terutama berkaitan dengan konflik internal partai di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
Rapimnas Partai Berkarya ini mengusung tema Evaluasi pasca-Pilkada 2020 dan menyikapi dinamika partai berkarya menghadapi tahapan verifikasi peserta Pemilu 2024 diikuti oleh 20 perwakilan DPW yang hadir di lokasi serta 14 DPW yang hadir secara virtual. Masing-masing DPW memberikan laporan terkait kendala dalam kepengurusan partai di wilayahnya.
Salah satunya, DPW Partai Berkarya Provinsi Maluku tak terlepas dari konflik internal dalam kepengurusannya. Konflik ini berasal dari terbitnya SK Menkumham tentang struktur kepengurusan Partai Berkarya yang oleh dipimpin Muchdi PR sebagaimana hasil dari Munaslub beberapa waktu lalu.
“Berdasarkan ketetapan tersebut kami telah melakukan sosialisasi sekaligus konsolidasi kelembagaan di seluruh kabupaten kota se-pronvinsi Maluku, akan tetapi pada saat kami melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi di lapangan kami dihadapkan berbagai macam provokasi dan provokasi terkait sah atau tidaknya SK DPP Berkarya hasil Munaslub yang diterbitkan Kemenkum HAM. informasi bersifat provokasi tersebut membuat hampir sebagian besar partai berkarya di kabupaten kota percaya dan mereka bertahan SK Kemenkum HAM keputusan lama dan bahkan ada yang mengundurkan diri karena berharap ada perubahan melalui PTUN,” kata Ketua DPW Maluku Yani Salampessy di Sahati Hotel, Jl Taman Margasatwa, Jakarta Selatan, Minggu (27/12/2020).
Selaras dengan Yani, Perwakilan DPW Provinsi Aceh, Ira Hadiati juga menemukan hal serupa di dalam kepengurusan partai di wilayahnya. Ia mengaku kesulitan dalam mengembalikan kepercayaan para kader dalam meredam konflik internal.
“Bahwa di Aceh memilik 23 kabupaten dengan kekisruhan internal yang sudah kami lalui amat sangat berat. Cuman alhamdulillahnya teman-teman yang buat kisruh sudah berpindah kapal semua, jadi nggak gabung kita lagi. Hanya kami mohon kepada DPP kiranya dapat membantu kami dalam proses pemulihan kepercayaan pada kader-kader kami. Karena kita mengalami kesulitan yang aman sangat mengembalikan kepercayaan itu,” jelasnya.
“Mereka sudah dengan dedikasi yang tinggi kemudian tiba-tiba ternyata kisruhnya mungkin bapak amat sangat tahu tentang itu. Jadi sekarang pun pengurus yang ada pengurus-pengurus yang punya dedikasi tinggi tapi tidak punya peluru. Jadi agak repot buat kami,” sambungnya.
DPW DKI Jakarta kini sedang berupaya untuk menjaring kader-kader berintegritas di di tingkat kepengurusan DPW, DPD maupun DPC setelah banyak pengurusnya yang memilih hengkang dari kepengurusan partai. Ia pun meminta agar DPP dapat mendukung setiap langkah maupun keputusan yang diambil DPW.
“Oleh karena itu, kami DPW DKI saat ini dalam melakukan seleksi kepengurusan baik DPW, DPD dan DPC se-DKI. Saat ini kami berupaya merekrut kembali para sahabat-sahabat yang berjuang selama ini yang telah berjuang mendirikan partai berkarya, di dalam Partai Berkarya DKI kami mencoba mencari pemimpin yang di DKI yang bisa bekerjasama dengan DPP Partai Beringin Berkarya, karena DPP adalah mitra kita. jadi kalau DPP tidak sejalan dengan DPW DKI ini akan repot. jadi DPW DKI harus seirama dengan DPP dan tidak kalah pentingnya royalitas dan loyalitas. Jadi royal iya loyal iya,” ujar Ketua DPW DKI Jakarta Darwis.
