Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh. Sejumlah pejabat Serambi Mekah itu pun dimintai keterangan terkait proyek pengadaan Kapal Aceh Hebat dan proyek multiyears.
“Benar ada kegiatan penyelidikan oleh KPK diantaranya melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (21/6).
Ali enggan memberikan informasi lebih lanjut terkait pengusutan dugaan korupsi tersebut. Menurutnya, saat ini masih proses meminta keterangan sejumlah pejabat di Aceh.
“Saat ini masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai materi kegiatan dimaksud. Perkembangannya nanti kami akan informasikan lebih lanjut,” ujarnya.
Sejauh ini penyelidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di ruangan BPKP Aceh.
Dari informasi yang diterima, ada sekitar enam orang yang dilakukan pemeriksaan. Masing-masing pejabat dari Dinas Perhubungan Aceh berinisial TF, MS, MAQ, AM dan AE. Mereka diperiksa terkait pengadaan kapal Aceh Hebat 1,2 dan 3 yang anggarannya mencapai Rp175 miliar.
Sementara satu orang lagi mantan pejabat PUPR Aceh FJR, yang diperiksa terkait 15 paket proyek multiyears yang anggarannya senilai Rp2,5 triliun.
Mengutip situs resmi Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, Kapal Aceh Hebat adalah kapal motor penyeberangan (KMP) yang pengadaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai salah satu moda transportasi di Aceh.
Pengadaannya dilakukan sejak awal 2020, dan dibuat oleh PT Multi Ocean Shipyar (MOS) di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.
KMP Aceh Hebat melakukan uji coba pelayaran pertamanya dari Pelabuhan Calang Kabupaten Aceh Jaya menuju ke Sinabang Kabupaten Simeulue, Aceh, pada Februari 2021.
“Aceh belum pernah punya kapal yang dibangun sendiri, kapal pertama ini kita bangun dengan uang Rakyat Aceh,” ujar Plt. Gubernur Aceh kala itu, Nova Iriansyah Oktober 2020.
