LHOKSEUMAWE – Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas Malikussaleh (Himabis Unimal), Syahpoetra, menilai bahwa pemerintah Aceh masih gagal dalam menjawab persoalan rakyat.
Syahpoetra mengatakan, di tengah krisis tanpa preseden, pihaknya melihat pemerintah Aceh dalam menangani wabah Covid-19 terkesan tidak serius dalam persoalan menekan angka kemiskinan.
“Artinya tidak ada langkah langkah ataupun treatment yang memang benar benar ampuh dalam mengatasi hal tadi. Kita lihat saja realokasi dan refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dengan memangkas beberapa anggaran seperti dana dayah dan dana untuk pembangunan rumah dhuafa yang sebenarnya itu merupakan janji janji kampanye Irwandi-Nova, justru tidak bisa menjawab penyelesaian pandemi covid-19 di aceh, malahan justru makin membuat Aceh terpuruk di dasar kemiskinan, dan sangat disayangkan lagi dana yang dipangkas tersebut malah menjadi Silpa,” katanya.
Selain itu, kata dia, juga skandal kapal Aceh Hebat dengan jumlah anggaran Rp178 milliar dan proyek MYC 2,4 Trilliun serta skandal alih funsi skema Blok B menjadi sasaran Aceh semakin menyelimuti kemiskinan.
“Dari sini, kita semakin melihat kebijakan yang seharusnya menyejahterakan malah membawa rakyat ke jurang kesengsaraan. Seharusnya, langkah yang diambil oleh Pemerintah Aceh menjadi asa rakyat untuk bertahan hidup bukan malah menampakan dosa pemerintah dan keadilan yang semakin meredup,” kata Syahpoetra.
Kemudian, kata dia,tahun 2021 Pemerintah Aceh memiliki total anggaran sebesar Rp9.384 triliun yang terdiri dari APBA Rp8.058 triliun, APBN 1.285 dan CSR 41 miliar. Tetapi pembangunan di Aceh dan penuntasan kemiskinan serta penunjangan kesejahteraan masih stagnan bahkan menurun.
“Maka oleh karna itu, saya rasa Pemerintah Aceh perlu diperingatkan oleh rakyat, karena bapak presiden Jokowi juga pernah mengatakan bahawa demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya,” ujarnya lagi.
