Banda Aceh – Panitia khusus (Pansus) DPR Aceh menemukan masalah pada sejumlah proyek yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Temuan itu di antaranya masjid bocor dan jembatan retak.
Tim Pansus DPR Aceh mengecek proyek-proyek tersebut di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Tim Pansus Dapil 9 melakukan pengecekan proyek jembatan Krueng Teukuh Aceh Barat Daya yang dibangun dengan anggaran bersumber dari APBA 2020 senilai Rp 12 miliar.
“Kita menemukan beberapa kejanggalan pekerjaan,” kata Ketua Pansus LHP BPK DPR Aceh Irpannusir kepada wartawan, Selasa (10/8/2021).
Irpannusir mengatakan kejanggalan di antaranya abutmen dalam kondisi retak-retak serta oprit jembatan turun. Kondisi tersebut, katanya, sangat disayangkan karena anggaran pembangunan mencapai Rp 12 miliar.
“Anggaran sebesar itu dikerjakan dengan tidak profesional. Kita sudah minta rekanan untuk memperbaiki tapi jangan cuma menempelkan semen untuk menutupi yang retak atau cuma menimbun bagian oprit yang sudah mulai turun,” kata Irpannusir.
Dia khawatir jembatan yang dibangun tahun lalu itu ambruk bila tidak segera diperbaiki. Dia mewanti-wanti naiknya air sungai saat musim hujan tiba.
“Beberapa bulan ke depan diperkirakan intensitas hujan akan meningkat dan secara otomatis debit air sungai juga akan deras, tentu kondisi ini sangat tidak kita harapkan,” ujar politikus PAN ini.
Selain jembatan retak, tim dari DPR Aceh juga menemukan masjid bocor dan tak berfungsi. Padahal masjid tersebut dibangun dengan anggaran Rp 16 miliar dari APB Aceh.
Hal itu ditemukan oleh Pansus dari wilayah Aceh Barat saat mengecek pembangunan masjid di Kompleks Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh. Pembangunan masjid yang berlokasi di kawasan Alue Peunyareng, Meureubo, Aceh Barat, itu menghabiskan anggaran Rp 16 miliar lebih.
“Kita melihat kondisi masjid UTU Meulaboh ini sangat memprihatinkan, karena sudah empat tahun anggaran dialokasikan pemerintah Aceh, sampai saat ini belum bisa difungsikan,” kata Ketua Pansus Daerah Pemilihan X DPRA Aceh Fuadri seperti dilansir Antara, Kamis (12/8/2021).
Dia mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh DPRA, pembangunan masjid dimulai sejak 2017. Pada 2021 ini, kata Fuadri, Pemerintah Aceh kembali mengucurkan anggaran Rp 6 miliar lebih guna melakukan penyelesaian proyek di kompleks masjid setempat.
Fuadri menilai harusnya masjid yang menghabiskan dana Rp 16 miliar itu sudah bisa difungsikan untuk kegiatan ibadah serta kegiatan keagamaan di lingkungan kampus. Saat meninjau, Fuadri juga menemukan genangan air di lantai 1 dan 2 masjid itu.
“Kami kecewa dengan pemerintah Aceh yang tidak bagus melakukan pengawasan baik PPTK dan maupun pengawas. Harusnya masjid ini tidak bocor karena di bagian sisi terbuka sudah ditutup,” kata Fuadri.
Rektorat UTU kemudian buka suara. Pihak UTU menyebut pembangunan masjid tersebut merupakan tanggung jawab Pemprov Aceh.
“Pihak UTU tidak mengelola dana terkait dengan pembangunan masjid tersebut karena dana bersumber dari dana APBA,” kata Kepala Bagian Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat UTU, Ahmad Fauzi, saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (12/8).
Dia menyebut UTU tidak ikut campur dalam pembangunan tersebut, termasuk soal pengawasan dan pemenang tender. Menurutnya, UTU hanya sebagai penerima manfaat.
