Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberhentikan Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Tri Prasetyo Utomo karena terbukti korupsi. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau PNS DKI itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 989 Tahun 2021 yang ditandatangani Anies pada 16 Agustus 2021.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Maria Qibtiya mengatakan hal itu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
“Terbitnya Kepgub telah berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pidsus TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan, serta membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidiar 3 bulan kurungan,” kata Maria dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 18 September 2021.
Tri dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan surat pernyataan ahli waris dengan nilai kerugian ratusan juta rupiah.
Tri Prasetyo Utomo sempat mengajukan gugatan terkait SK pemberhentian dirinya. Namun, Yayan Yuhanah, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, mengatakan gugatan tersebut telah gugur lantaran dinilai tak sesuai prosedur.
Menurut dia, keberatan pemberhentian harusnya diajukan secara banding administratif ke Badan Pertimbangan ASN. Pengajuan itu dilakukan melalui Badan Pertimbangan Pegawai, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) “Gugatan digugurkan dalam proses dismissal sebelum masuk persidangan,” tutur Yayan.
Adapun proses dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk ke PTUN oleh Ketua Pengadilan. Dalam proses tersebut, Ketua Pengadilan melalui rapat permusyawaratan memutuskan dengan dilengkapi berbagai pertimbangan. “Bahwa gugatan yang diajukan tidak terima,” ucap Yayan.
