Banda Aceh – Sepanjang 2017 hingga 2021, Pemerintah Kota Banda Aceh telah membangun dan merehab rumah duafa sebanyak 722 unit. Rinciannya, ada 462 rumah yang direhab atau direnovasi dan 260 unit dibangun baru.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman saat menyapa warganya lewat program Wali Kota Menjawab yang disiarkan secara langsung melalui 10 stasiun radio dari pendopo, Kamis 28 Oktober 2021.
Menurut Aminullah, memang sudah menjadi komitmen pemerintahannya untuk mengentaskan rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh di Banda Aceh. “Ini juga bagian dari upaya kita untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran, sekaligus meningkatkan indeks kota layak huni.”
Dan berdasarkan data dari Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, tahun ini Indeks Kota Layak Huni Banda Aceh mencapai poin 71,00. “Angka tersebut melampaui target dalam RPJMD Banda Aceh 2017-2022, yakni sebesar 62,9 poin,” ujar wali kota.
Oleh karenanya, ujarnya lagi, program pembangunan dan rehab rumah duafa terus digalakkan pihaknya, baik dari APBK melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), dana zakat infak dan sedekah (ZIS) yang dihimpun melalui Baitul Mal Banda Aceh, maupun dana dari pihak ketiga.
“Disesuaikan dengan ketersediaan dana, bantuan rumah ini kita fokuskan bagi warga kurang mampu yang betul-betul membutuhkan. Kita tentukan skala prioritasnya. Tentu sudah banyak yang mengajukan permohonan, saya harap dapat sabar menunggu giliran. Insyaallah semua yang memenuhi syarat akan kita bangun,” ujar wali kota.
Di tempat yang sama, Kepala Baitul Mal Banda Aceh Asqalani, mengatakan, mengingat sumber dana pembangunan atau rehab rumah duafa berasal dari ZIS, maka mereka yang menrimanya harus menenuhi syarat sesuai syariat, “Yakni diperuntukkan bagi warga yang berstatus fakir miskin,” ujarnya.
“Kemudian usia penerima tidak kurang dari 40 tahun, sudah bersomisili di Banda Aceh paling kurang lima tahun, dan mempunyai tanggungan anak-istri. Syarat administrasi lain adalah tanah atau lahan yang akan dibangun rumah tersebut merupakan milik sendiri,” kata Asqalani.
Ia pun merinci, dalam lima tahun terakhir baitul mal sudah membangun 117 rumah duafa. “Itu belum termasuk yang akan kita bangun pada 2022. Lokasinya tersebar di sembilan kecamatan se-Banda Aceh. Dan selama Pemerintahan Amin-Zainal pula, sudah 30 unit rumah duafa yang kita rehab,” ujarnya seraya mengimbau agar semakin banyak masyarakat yang menyalurkan ZIZ melalui baitul mal.
Sementara Kadis Perkim Banda Aceh Rosdi mengatakan, sedari 2017 pihaknya sudah membangun 143 unit rumah duafa dan merehab 432 unit rumah bagi warga kurang mampu. “Memang masih ada yang belum tersentuh karena di samping keterbatasan dana, setiap tahun ada penambahan rumah dan ada di antaranya yang tidak layak huni.”
Oleh sebab itu, pihaknya terus mencari alternatif dana di samping dari APBK, baik dari pusat, pemerintah provinsi, dan stakeholder lainnya. “Seperti baru-baru ini kita bekerja sama dengan Bank Aceh Syariah untuk melakukan program ‘bedah rumah’ bagi warga fakir miskin di Kota Banda Aceh,” ucapnya.
Selain program rumah duafa, kata Rosdi, Pemko Banda Aceh juga telah menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang terletak di Gampong Keudah dan Peulanggahan. “Di sana kita punya lima blok rusunawa dengan kapasitas 460 kamar yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya lagi.
Wakil Ketua DPRK Usman yang turut menjadi narasumber, mengapresiasi gebrakan wali kota dalam mengentaskan rumah tidak layak huni di Banda Aceh. “Kami meminta agar program bantuam rumah duafa ini dapat tetap berjalan, karena sangat dibutuhkan oleh warga kota, terutama yang berekonomi lemah,” katanya.
Ia pun mendorong agar para keuchik dan perangkat desa untuk memberikan data yang akurat terkait calon penerima rumah bantuan tersebut. “Pastikan untuk warga kita yang benar-benar membutuhkan, layak, dan patut menerima. Dengan begitu tidak ada warga miskin yang tertinggal sehigga taraf kehidupan masyarakat kita semakin baik ke depan.”
