BANDA ACEH – Sebanyak dua perusahaan asal Singapura berminat dengan sumber daya alam minyak dan gas (migas) yang ada di wilayah Meulaboh dan Singkil.
Menurut informasi, perusahaan itu yakni Frointier Point Ltd yang dikabarkan akan mengikuti lelang untuk Blok Meulaboh dan Conrad Petroleum yang juga akan mengikuti lelang Blok Singkil.
Perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar di Singapura serta mempunyai kantor di Jakarta dan juga Singapura.
Kepala Dinas ESDM Aceh, Ir Mahdinur MM seperti dilansir dari Serambi News, Kamis (17/2/2022), mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang melakukan persiapan lelang. Kedua perusahaan ini, jelas Mahdinur, telah melakukan Goint Study (GS) di kedua blok migas barat selatan tersebut dan saat ini untuk kedua blok dimaksud sedang melalui tahapan persiapan lelang.
“Tim lelang terdiri atas tim Pemerintah Aceh, Kementerian ESDM dan unsur akademisi. Proses lelang sendiri akan dilakukan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM. Sementara proses pralelang sudah dilalui,” ungkap Mahdinur seperti dilansir dari Serambi News.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas di Aceh, wilayah kerja (WK) atau blok migas sebelum dilelang harus terlebih dahulu disetujui Gubernur Aceh.
Potensi sumber migas Kedua blok tersebut juga diprediksi memiliki kandungan migas yang besar.
Sementara perwakilan pemuda Aceh, Sulthan Alfaraby meminta kepada pemangku kepentingan, terkhusus untuk DPR Aceh, Gubernur Aceh, dan BPMA untuk berpikir sepuluh kali sebelum Migas Aceh jatuh ke kepada investor, Selasa (22/2/2022).
“Kita ingatkan bahwa investasi terhadap Migas di Meulaboh Aceh Barat dan Aceh Singkil perlu hati-hati dan bijak. Dalam hal ini harus bisa menekan tingginya angka pengangguran dan juga harus dapat mengurangi kemiskinan di Aceh,” ungkapnya.
Aktivis Aceh ini juga mengingatkan bahwa kepentingan rakyat Aceh harus diutamakan, meskipun Aceh membutuhkan investor untuk mengdongkrak ekonomi daerah.
“Hal ini harus dapat membangun kualitas Aceh yang lebih sejahtera dalam jangka waktu panjang. Makanya hal ini mereka harus berpikir sepuluh kali,” terangnya.
