Jakarta – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menolak seruan agar Inggris memberikan kelonggaran visa, yang dibutuhkan oleh para pengungsi Ukraina, yang ingin berlindung dari konflik. Johnson meyakinkan, Inggris adalah negara yang pemurah, namun tetap perlu mengecek siapa saja yang tiba di negara itu.
PBB sebelumnya memperkirakan ada lebih dari 1,5 juta warga Ukraina melarikan diri dari Ukraina sejak Rusia memborbardir negara itu pada 24 Februari 2022. Pengungsi Ukraina saat ini mulai membanjiri Polandia, Rumania, Slovakia dan negara lainnya.
“Kami adalah negara yang sangat-sangat-sangat pemurah. Yang kami inginkan adalah pengendalian dan kami ingin bisa melakukan pengecekan. Saya rasa ini akan sangat masuk akal mengingat apa yang terjadi di Ukraina guna memastikan kami mendapat kemampuan dasar untuk mencek siapa saja yang datang,” kata Johnson.
Johnson dihujani kritik karena dianggap tidak cukup melakukan upaya dan tertinggal di banding negara-negara Eropa lainnya dalam menolong mengatasi masalah kemanusiaan terbesar sejak perang dunia II.
Inggris juga dikecam oleh beberapa lembaga nirlaba, anggota parlemen Inggris dari kubu oposisi dan Prancis setelah berkeras kalau pengungsi Ukraina harus membutuhkan visa jika hendak masuk Inggris. sikap Inggris itu telah membuat sejumlah pengungsi Ukraina terkatung-katung di Kota Calais, Prancis, karena tidak bisa masuk Inggris.
Uni Eropa sebelumnya sudah sepakat untuk memberikan izin tinggal sementara pada pengungsi Ukraina, yang ingin berlindung dari invasi Rusia. Para pengungsi Ukraina itu, juga diberikan izin kerja sementara, akses ke bantuan sosial dan bantuan tempat tinggal subsidi hingga tiga tahun ke depan.
