Jakarta – Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, menjadi sorotan setelah Presiden Nikenike Vurobaravu membubarkan parlemen agar sang politikus pengkritik Indonesia itu tak dilengserkan.
Vurobaravu mengumumkan pembubaran parlemen pada Kamis (18/8), beberapa hari setelah sejumlah anggota dewan disebut bakal menggelar pemungutan suara mosi tidak percaya terhadap Loughman.
Belakangan, popularitas Loughman merosot karena gagal memperpanjang jeda pemilihan umum dari empat tahun menjadi lima tahun.
Loughman sendiri selama ini dikenal sebagai sosok yang kerap mengkritik Indonesia. Lantas, siapa sebenarnya Bob Loughman?
Berdasarkan keterangan di situs resmi pemerintah Vanuatu, Loughman menjabat sebagai perdana menteri sejak 2020.
Sejak itu, Loughman kerap menunjukkan kepeduliannya terhadap dua isu, yakni pelanggaran HAM di Papua Barat dan perubahan iklim.
Loughman pun kerap mengkritik penanganan pemerintah RI atas isu Papua di panggung-panggung internasional.
Pada 2021, Loughman sempat menyinggung pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Papua Barat dalam pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pelanggaran HAM terjadi luas di seluruh dunia. Masyarakat Papua Barat terus menderita pelanggaran HAM,” kata Loughman, seperti dilansir CNBC.
Selain itu, Loughman menilai penerapan HAM bagi masyarakat Papua Barat masih sangat kurang.
“Sampai saat ini, sangat sedikit perkembangan akan hal itu. Saya berharap komunitas internasional, lewat proses sesuai yang dipimpin PBB, memperhatikan masalah ini secara serius dan menanganinya dengan adil,” ujar Loughman, seperti dikutip Radio New Zealand.
Tak hanya menyoroti isu Papua,Loughman juga kerap membahas masalah perubahan iklim.
Pada Mei, Loughman menyampaikan bahwa Vanuatu semakin tak stabil imbas perubahan iklim. Negara itu berhadapan dengan kenaikan level air laut dan cuaca ekstrem.
“Bumi sudah sangat panas dan tidak aman. Kami dalam bahaya sekarang, tak hanya di masa depan,” kata Loughman, seperti dilansir Bangkok Post.
Sebelum menjabat sebagai perdana menteri, Loughman sempat menjadi wakil perdana menteri dan menteri pariwisata, komersial, perdagangan, dan bisnis.
Pria kelahiran 8 Maret 1961 itu mengemban jabatan tersebut pada periode 2018 hingga 2019. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi menteri pendidikan dari 2013 hingga 2015.
