Jakarta – Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) di pemerintahan Joe Biden, menyebut China telah mengoperasikan pangkalan mata-mata di Kuba setidaknya sejak 2019. Menurut dia, itu bagian dari upaya global Beijing untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijennya.
Sosok pejabat yang meminta dirahasiakan identitasnya ini mengatakan, komunitas intelijen AS telah mengetahui mata-mata China dari Kuba dan upaya yang lebih besar untuk mengatur operasi pengumpulan intelijen di seluruh dunia selama beberapa waktu.
Pemerintahan Biden telah meningkatkan upaya untuk menggagalkan upaya China untuk memperluas operasi mata-matanya. Dia mengklaim, pemerintahan Biden percaya sudah membuat kemajuan lewat diplomasi dan tindakan lain, khususnya dari intelijen AS.
Keberadaan pangkalan mata-mata China itu terkonfirmasi setelah The Wall Street Journal melaporkan bahwa China dan Kuba pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan untuk membangun stasiun penyadapan elektronik di pulau itu. The Journal melaporkan bahwa China berencana untuk membayar Kuba sebagai bagian dari negosiasi.
Namun, Gedung Putih dan pejabat Kuba menyebut laporan dari pejabat AS itu tidak akurat. “Saya telah melihat laporan pers itu, itu tidak akurat,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby dalam wawancara MSNBC pada hari Kamis (8/6).
“Apa yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa kami telah prihatin sejak hari pertama pemerintahan ini tentang aktivitas pengaruh China di seluruh dunia; tentu saja di belahan bumi ini dan di wilayah ini, kami mengamati ini dengan sangat, sangat cermat,” lanjutnya.
Sementara itu, Pejabat AS yang merahasiakan identitasnya itu kembali menyatakan bahwa komunitas intelijen AS memastikan bahwa mata-mata China dari Kuba telah menjadi masalah yang “berkelanjutan” dan “bukan perkembangan baru.
Dia menambahkan, tim keamanan nasional Presiden Joe Biden diberi pengarahan oleh komunitas intelijen segera setelah dia menjabat pada Januari 2021 tentang sejumlah upaya sensitif China di seluruh dunia.
Beijing diklaim sedang mempertimbangkan perluasan infrastruktur logistik, pangkalan, dan pengumpulan sebagai bagian dari upaya Tentara Pembebasan Rakyat untuk lebih lanjut pengaruhnya.
