Jakarta – Otoritas Palestina pada Selasa, 6 Februari 2024, mengatakan pihaknya akan membayar 60% gaji mereka pada Desember kepada pekerja sektor publik pada minggu ini karena mereka bergulat dengan dampak jangka panjang dari penolakan Israel untuk mentransfer dana pajak yang dialokasikan untuk Gaza.
Pendanaan kepada Otoritas Palestina, badan yang menjalankan pemerintahan terbatas di Tepi Barat yang diduduki, sangat dibatasi oleh perselisihan selama berbulan-bulan mengenai transfer pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama Palestina.
Pendanaan dari donor internasional juga berkurang, turun dari 30% dari anggaran tahunan $6 miliar menjadi sekitar 1%, kata Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh.
“Situasi pendanaan Otoritas sangat sulit,” katanya, setelah pertemuan kabinet.
Sengketa pendanaan telah menjadi sumber gesekan antara Israel dan Palestina sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober, ketika Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menolak untuk melepaskan semua dana tersebut, dan menuduh PA mendukung serangan 7 Oktober di Israel yang dipimpin oleh gerakan Islam Hamas.
Berdasarkan perjanjian perdamaian sementara yang ditandatangani pada awal tahun 1990an, Israel memungut pajak atas nama Palestina dan biasanya mentransfernya ke Otoritas Palestina setiap bulan atas persetujuan menteri keuangan.
Namun, transfer telah terhenti sejak Oktober, ketika Smotrich menahan sekitar 600 juta shekel ($ 164,51 juta) dari total 1 miliar shekel yang dijadwalkan untuk ditransfer, sehingga mendorong Otoritas Palestina, yang menyatakan bahwa Gaza adalah bagian integral dari wilayah Palestina, untuk menolak menerima dana apa pun.
“Kami tidak dapat menerima persyaratan uang kami. Kami akan tetap berkomitmen terhadap para tahanan dan para martir serta terhadap rakyat kami di Jalur Gaza, bukan karena dukungan kami, namun berdasarkan tanggung jawab nasional, agama dan moral kami,” kata Shtayyeh.
Meskipun Gaza dikendalikan oleh Hamas, Otoritas Palestina terus mendanai sebagian besar anggaran daerah kantong yang diblokade tersebut, termasuk membayar gaji petugas kesehatan.
Perselisihan ini terjadi menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang menekan Israel untuk menyelesaikan perselisihan anggaran, yang telah menyebabkan ribuan pekerja sektor publik Palestina tidak dibayar selama berbulan-bulan.
Perselisihan mengenai anggaran Otoritas Palestina bertepatan dengan perselisihan terpisah mengenai pendanaan untuk UNWRA, badan PBB yang membayar bantuan darurat bagi warga Palestina.
Sebagian besar anggaran UNWRA telah dipotong sejak Israel menuduh 12 dari 13.000 pekerja di Gaza terlibat dalam serangan 7 Oktober. Klaim tersebut muncul ketika Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di Gaza, dan setelah bertahun-tahun Israel menyerukan agar badan tersebut dibubarkan.
