Jakarta – Pemerintahan Palestina di bawah faksi Fatah membekukan sementara siaran Aljazeera TV di wilayah itu dengan tuduhan ‘materi yang menghasut’.
Mengutip dari Kantor Berita Palestina, WAFA, Komite Kementerian terkait memutuskan membekukan siaran Aljazeera TV karena materi yang menghasut dan memicu perselisihan. Pemerintahan Palestina di bawah faksi Fatah mengelola wilayah Tepi Barat, sementara untuk wilayah Gaza dikelola faksi Hamas.
Dan, berikut pernyataan lengkap pemerintahan Palestina di bawah faksi Fatah soal pembekuan siaran Al Jazeera TV di sana:
Komite kementerian yang kompeten yang terdiri dari Kementerian Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Komunikasi telah memutuskan untuk menghentikan sementara siaran tersebut dan membekukan semua pekerjaan jurnalis, karyawan, kru, dan saluran yang berafiliasi dengannya, hingga status legalnya diperbaiki. Hal ini disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan Al Jazeera terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Palestina.
Keputusan ini diambil setelah Al Jazeera bersikeras menyiarkan materi dan laporan yang bercirikan menyesatkan, menghasut, dan campur tangan dalam urusan dalam negeri Palestina.
Sebagai informasi, pekan lalu, Otoritas Palestina di bawah Fatah mengkritisi Al Jazeera TV atas liputannya tentang perselisihan pasukan keamanan dan kelompok milisi di perkemahan Jemin di Tepi Barat pada 24 Desember 2024.
Fatah, faksi yang mengendalikan Otoritas Palestina di Tepi Barat, mengatakan Aljazeera TV menaburkan perpecahan di “Tanah air Arab kita pada umumnya, dan di Palestina pada khususnya.”
TV Al Jazeera pekan lalu mendapat kecaman dari Otoritas Palestina atas liputannya tentang perselisihan selama berminggu-minggu antara pasukan keamanan Palestina dan pejuang militan di kamp Jenin di Tepi Barat.
Pasukan Israel pada bulan September mengeluarkan perintah militer kepada Al Jazeera untuk menghentikan operasinya, setelah mereka menggerebek biro outlet tersebut di kota Ramallah, Tepi Barat.
Merespons pembekuan itu, Aljazeera menyatakan dunia sudah terbiasa dengan militer Israel yang menggunakan kekuatan militer untuk menekan kelompok pejuang Palestina di Tepi Barat. Namun, Otoritas Palestina telah melangkah untuk menggunakan kekuatan yang sama alam empat pekan terakhir.
“Dan, karena jurnalis-jurnalis memberitakan hal tersebut, Otoritas Palestina kemudian memutuskan hal tersebut (pembekuan),” ujar Al Jazeera.
Brigade Jenin di Tepi Barat adalah kelompok pejuang yang terafiliasi dengan berbagai faksi di Palestina. Otoritas Palestina mulai ‘menyerbu’ Jenin pada pertengahan Desember 2024 dengan menargetkan para pejuang yang beroperasi di dalam kamp pengungsi tersebut.
Juru bicara Otoritas Palestina pada Desember 2024 lalu menyatakan operasi di Jenin diluncurkan untuk ‘memberantas hasutan dan kekacauan’. Namun, para analis seperti dikutip dari Aljazeera, menyatakan otoritas Palestina sedang memulihkan pengaruhnya di Tepi Barat.
Pemerintah Palestina di bawah Fatah juga berusaha untuk menampilkan dirinya sebagai mitra keamanan bagi Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
