JANTHO– Bobrok dugaan praktik kotor di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Besar terus bermunculan satu per satu. Jika sebelumnya soal mantan Caleg DPR Aceh yang berstatus pegawai kontrak disana lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025.
Kali ini lain lagi, ini soal honorarium non PNS atau pegawai kontrak di rumah sakit milik pemerintah itu yang terus diamprah meski yang bersangkutan sudah dipecat atau tidak lagi bekerja disana.
Pengakuan itu disampaikan mantan pegawai kontrak RSUD Aceh Besar yang dimaksud adalah Muhammad Qadri. Ia mengaku terkejut menerima kabar dari salah satu kawannya yang masih bekerja di rumah sakit soal namanya masih tertera dalam daftar pembayaran honorarium non PNS, padahal Muhammad Qadri sendiri sudah tidak lagi menerima honorarium selama tahun 2024.
“Saya sudah tidak lagi bekerja di rumah sakit satelit (dipecat dari RSUD Aceh Besar) sejak bulan Maret 2024, tapi honorarium atas nama saya masih terus diamprah sampai Oktober 2024,” ungkap Qadri, Jumat 10 Januari 2025.
Qadri mengaku sangat dirugikan mengingat namanya masih masuk salah satu daftar sebagai penerima honorarium. Sementara, ia tidak pernah lagi menerima gaji sejak diberhentikan (Maret 2024) sebagai tenaga kontrak disana meski sudah mengabdi selama 11 tahun, sejak Rumah Sakit Aceh Sakit Aceh Basar masih bertempat di Kota Jantho.
“Saya juga tidak tahu siapa yang palsukan tandatangan saya, karena saya tidak pernah teken lagi, yang jelas di kwitansi itu ada tandatangan Plt Direktur, PPTK dan Bendahara, jadi bisa ditanyakan ke mereka bang,” ucap Qadri tak bersemangat.
Memang dalam data yang diperoleh media ini, nama Muhammad Qadri bersama 58 orany lainnya tertera dalam Daftar Pembayaran Honorarium Non PNS Bulan Oktober Tahun 2024. Salinan bernomor 3/3/RSUD-AB/2024 ini, nama Muhammad Qadri sudah dibumbuhi tandatangan dengan jumlah yang dibayar sebesar Rp.1.200.000.
Saat ditanya soal pemecatan, Qadri mengaku tidak diizinkan lagi bekerja oleh Plt Direktur RSUD Aceh Besar, dr. Susi Mahdalena sejak Maret 2024. Menurut cerita Qadri, ia jarang masuk dinas sejak awal tahun atau Januari 2024. Namun, karena ia bertugas dibahagian pengamanan jadi ada giliran atau piket.
“Karena dalam satu minggu itu kerja per shift, saya bayar kawan untuk mengantikan saya, sebenarnya tidak ada masalah itu, saya juga kadang menggantikan kawan yang tidak bisa,” ungkapnya.
Karena persoalan keluarga yang terus berlarut-larut, sehingga ia mengaku selama tiga bulan atau sejak Januari –Maret 2024, ia lebih banyak menghabiskan waktu dirumah. Dan, ia terus membayar kawan untuk menggantikannya bertugas sesuai jadwal piket.
Hingga akhirnya, porsoalan keluarganya selesai pada Maret 2024, lalu ia berencana masuk kembali bekerja, namun kondisi itu sudah diketahui oleh Plt Direktur RSUD Aceh Besar, dr. Susi Mahdalena dan memintanya tidak lagi bekerja di rumah sakit tersebut.
Atas penolakan tersebut, Qadri mengaku telah beberapa kali menemui dr. Susi, namun sang direktur sudah menutup rapat-rapat terkait peluangnya bekerja disana.
“Pernah bang sekita April 2024, saya datang ke rumahnya dan mengemis, namun yang saya terima hinaan bang, sebagai laki-laki saya punya marwah. Tapi saya lakukan demi keluarga,”ujar Qadri sambil mengeluskan dadanya.
“Bahkan, lon diteunak (dikatai kasar),” sambil Qadri dalam bahasa Aceh.
Sejak saat itu, Qadri mengaku mencoba menerima keadaan. Dia berpikir, sudah nasibnya tidak lagi bekerja disana meski sudah menjadi rumah kedua baginya, mengingat sudah menghabiskan hampir separuh umurnya disana.
“Sebenarnya sedih bang, karena saya sudah kerja 11 tahun. Istilahnya suka duka sudah kita jalani. Dulu honornya juga seadanya, tapi dengan entengnya saya diupecat,” ungkap Qadri.
Di sisi lain, Qadri mengaku tidak memiliki pekerjaan lain untuk menghidupi istri dan dua anaknya, sehingga sejak saat ia bekerja serabutan guna mencukupi kebutuhan keluarga.
“Saya dari keluarga tidak punya bang, tapi saya diperlakukan tidak manusiawi oleh dia (dr.Susi), pokoknya rumah sakit kacau sejak dia (dr. Susi) menjadi direktur, ia cenderung otoriter dan sebenarnya banyak pegawai disana tidak suka dengan ia,” ucap Qadri.
Terkait pengakuan Qadri, Plt Direktur RSUD Aceh Besar, dr. Susi Mahdalena, yang dihubungi wartawan, melalui saluran telpon namun tidak diangkat meskipun nomor telpon yang dituju masuk. Begitupun, pesan whatsApp media ini tidak dibalas hingga berita ini dimuat.
