SIGLI – Persoalan Pertambangan kembali mencuat di Aceh, pasca munculnya kesepakatan Pansus dari semua fraksi di DPR Aceh dan Inisiatif Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dalam mendorong hadirnya pertambangan rakyat.
Senada dengan hal tersebut, Alkautsar, anggota DPRK Pidie dari Partai Demokrat medukung penuh langkah yang dilakukan oleh DPR Aceh dan inisiatif dari Polda Aceh tentang tambang.
Mengacu pada semangat Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.
“Sangat sepakat, mengingat sumber daya alam Aceh sangat berlimpah. Pengelolaan yang baik akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat dan menjadi sumber PAD,” katanya dalam rilis resminya kepada awak media. Jum’at, 10 Januari 2024.
Lanjutnya, sebagai turunan UUPA, aturan pertambangan kita telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Qanun tersebut juga memuat tentang wilayah pertambangan rakyat (WPR).
“Pertambangan rakyat saat ini harus dilihat secara fokus, bagaimana pengelolaan yang berkelanjutan dan dapat menyejahterakan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah Fraksi-Fraksi di DPRA untuk melanjutkan Pansus Tambang dan mendorong regulasi yang jelas. Regulasi ini akan memastikan tambang menjadi aset yang memberikan manfaat luas bagi rakyat Aceh, dan secara khusus Kabupaten Pidie yang juga memiliki beberapa daerah potensial tambang.
“Ini langkah progresif bagi Aceh, mengingat betapa sedihnya para pelaku tambang yang ditangkap, efek jeranya sangat tinggi, namun masih saja pelaku pertambangan terus bertambah. Disinilah perlu kebijakan atau regulasi dari pemerintah,” jelasnya.
Ia berharap langkah ini, dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara adil, bertanggung jawab, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Pengelolaan yang tepat akan berefek positif terhadap bertambahnya pundi PAD, mengurangi risiko konflik sosial serta kerusakan lingkungan,” tutupnya.[ML]
