Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Walikota Banda Aceh Iliza Saaduddin Djamal dan Wakil Walikota Afdhal Khalilullah masa jabatan Tahun 2025-2030 oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf di Lantai IV Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (12/02/25).
Di sela-sela kegiatan itu, Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar menyampaikan pihaknya siap berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah kota di bawah kepemimpinan Illiza Sa’aduddin Djamal dan Afdhal Khalilullah.
Ketua DPRK periode 2019-2024 ini meyakini Illiza Sa’aduddin Djamal sudah sangat paham dan sudah teruji dalam mengelola Kota Banda Aceh. Meskipun kata dia, saat Illiza kembali memimpin ada berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, salah satunya terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Bu Illiza kembali memimpin kota di saat kondisi keuangan pemko sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami yakin bahwa Illiza-Afdhal bisa mengambil langkah dan strategi yang tepat diserta adanya road map yang jelas agar keuangan pemko bisa kembali menjadi sehat dan mandiri. Karena kita sudah punya success story menuntaskan utang Pemko Banda Aceh pada 2023.” kata Farid Nyak Umar.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menuturkan dalam bidang pelaksanaan syariat Islam, masyarakat menitipkan harapan besar dan meyakini di bawah kepemimpinan Illiza-Afdhal penegakan syariat di Banda Aceh akan lebih baik.
Terutama komitmen yang tinggi dalam mengoptimalkan penegakan Syariat Islam yang terintegrasi dan komprehensif, dengan adanya pelibatan Forkopimda dan seluruh stakeholder kota secara terpadu. Dan diharapkan Walikota dapat memimpin langsung pelaksanaan amar makruf dan nahi mungkar.
“Saat saya bertemu para jamaah di masjid, berdiskusi dengan para tokoh masyarakat di berbagai forum, serta ketemu warga di warkop, mereka optimis penegakan Syariat Islam akan lebih baik. Mereka menaruh harapan besar agar Bunda Illiza langsung yang memimpin upaya penegakan syariat seperti dulu saat beliau menjadi Walikota.” kata Farid.
Kemudian tambahnya terkait penataan kota, pembenahan infrastruktur, dan perbaikan pelayanan publik seperti perparkiran yang masih semrawut, pelayanan persampahan dan penataan pemukiman. Serta belum lancarnya pendistribusian air bersih dan persoalan sosial lainnya yang ada di tengah masyarakat.
“Meningkatnya kasus HIV/AIDS yang sudah tembus 500 kasus harus mendapatkan perhatian khusus dan serius. Perlu penanganan secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan lintas instansi, meski leading sectornya ada pada Dinas Kesehatan kota. Dulu saat merebaknya kasus LGBT pada tahun 2016, Bunda Illiza sebagai Walikota berhasil menekan peningkatan kasus setelah membentuk Tim Terpadu Penanggulangan LGBT.” ujar Farid yang saat itu menjabat Ketua Komisi D DPRK.
Menurut Farid, untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, maka Illiza-Afdhal harus didukung oleh aparatur pemerintah yang tepat dan profesional. Perlu penataan birokrasi agar terbentuk team work yang siap melahirkan berbagai inovasi dan terobosan serta bekerja totalitas untuk mewujudkan visi misi Illiza-Afdhal.
“Di tengah kondisi Banda Aceh dengan sumber daya dan anggaran yang sangat terbatas, saya yakin dengan pengalaman serta jaringan dan koneksi luas yang dimiliki Bu Illiza, apalagi jika didukung tim kerja yang kuat maka berbagai persoalan bisa diselesaikan secara bertahap. Ditambah lagi beliau memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah atasan, baik propinsi maupun pemerintah pusat,”pungkas Farid yang juga Ketua DPD PKS Kota Banda Aceh.
Serta tak kalah pentingnya, Farid berharap terbangunnya komunikasi yang baik dengan para wakil rakyat di legislatif kota sehingga secara bersama bisa saling bersinergi dan berkolaborasi untuk pembangunan dan kemajuan Kota.[]
