BLANGPIDIE – Dalam Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pembelajaan Kabupaten (APBK) tahun 2024, yang dilaksanakan di gedung DPRK setempat, Komisi I DPRK Abdya merekomendasikan tujuh persoalan daerah.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, Kasyiful Wara, S. Pd. I menyampai 7 rekomendasi dalam rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2024 itu.
Rekomendasi tersebut berupaya untuk mengatasi berbagai masalah dan memperbaiki tatakelola di beberapa SKPK dan dan Badan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Rabu (14/05/2023).
“Sesuai fungsinya DPRK, secara umum meliputi fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah bersama Bupati, fungsi anggaran terkait dengan pembahasan dan persetujuan APBK, dan fungsi pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBK. Kami dari Komisi I menyampaikan 7 rekomendasi untuk pemerintah Abdya,” ucap Kasyiful Wara.
Lanjutnya, Setelah melakukan Pansus terhadap LKPJ Kabupaten Abdya tahun 2024, dan seterusnya memberikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, yakni;
Satpol PP dan WH, untuk meningkatkan sosialisasi Qanun Trantibum kepada masyarakat dan membangun lokasi khusus untuk pedagang kaki lima di Jalan H. Ilyas untuk membantu mengatur aktivitas pedagang.
“Komisi I juga berharap kepada BKPSDM harus memiliki komitmen antara DPRK dan BKPSDM untuk peraturan-peraturan untuk memverifikasi database pekerja kontrak,” ungkap Kasyiful.
Untuk DPMP4 Abdya, Komisi I juga menyampaikan, agar dapat mengingatkan Keuchik untuk benar-benar memanfaatkan Dana Desa secara efektif, tepat sasaran serta transparan. Juga mengevaluasi kinerja dinas setiap tahun dan berkolaborasi dengan dinas terkait.
“Kami melihat dalam peningkatan perekonomian Desa, perlu adanya pengembangkan potensi ekonomi lokal guna peningkatan akses modal dan pendampingan usaha bagi UMKM Desa. Peningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan juga sangat perlu untuk memperkuat Pemerintahan Desa dalam peningkatan Sumber Daya Manusia dan partisipasi masyarakat,”
“Melestarikan lingkungan hidup juga sangat penting. Pada tahun 2023, ada dua Gampong di Kabupaten Abdya telah meraih penghargaan PROKLIM (Program Kampung Iklim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Itu adalah prestasi dan kami sangat mengapresiasinya, Komisi I mendorong adanya pilot projek untuk wilayah kawasan Perdesaan karena keberadaan dari kawasan pedesaan dapat menjadi pusat pertumbuhan dan perekonomian baru yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kasyiful.
Katanya lagi, dengan memanfaatkan potensi yang ada, untuk itu komisi I minta kepada Dinas DPMP4 untuk merencanakan kembali kebutuhan Anggaran pada kegiatan kawasan Perdesaan dan pihaknya di DPRK akan mendukung penuh dan memperjuangkan untuk kegiatan tersebut.
“Untuk Inspektorat, harap untuk ekstra aktif mengawasi dalam pemanfaatan Dana Desa. Kami mengapresiasi kinerjanya dalam menindaklanjuti temuan BPK RI. Harapnya Inspektorat dapat menambah jabatan fungsional auditor serta membangun gedung arsip penyimpanan dokumen pemeriksaan,” harapnya.
Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Komisi I meminta agar mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas Pelayanan. Apalagi pelayanannya langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Kepada para Camat, berkoordinasilah dengan dinas terkait untuk pengelolaan Dana Desa. Juga hal yang menyangkut dengan tugas pokok sebagai Camat serta hal-hal lainnya. Segera menyelesaikan permasalahan tapal batas antara Kecamatan dan antara Desa. Jika ada Desa yang masih bermasalah dengan pergantian aparatur dan tumpang tindih jabatan untuk segera diselesaikan,” ucapnya.
Untuk Sekretariat Kabupaten Aceh Barat Daya, Kasyiful berharap agar terus mempertahankan standar pelayanan minimal (SPM) dan mengutamakan kepalabagian dalam pengajuan anggaran tahunan.
“Rekomendasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata Pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat Daya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkas Kasyiful Wara.
