Oleh Ahmad Muzakkir. Penulis adalah pengamat pemerintahan dan warga Aceh Timur.
TAK terasa Pemerintah Aceh di bawah kendali Muzakir Manaf atau Mualim sebagai gubernur Aceh serta Fadhlullah sebagai Wagub, sudah berjalan lebih dari 100 hari.
Seperti halnya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, Irwandi Nazar (2007-2012), Zaini-Muzakir (2012-2017), Irwandi-Nova (2017-2022), terobosan kebijakan selama 100 hari kerja harusnya menjadi sorotan penting agar masyarakat mampu melihat Langkah dan komitmen pemerintahan baru ini dalam mewujudkan janji politiknya semasa kampanye.
Namun pemerintah kali ini justru terlihat adem ayem. 100 hari kerja Mualim-Dek Fad justru minim sorotan. Sejumlah lembaga sipil di Aceh lebih memilih tiarap. Wartawan dan media juga seolah luput mengawal kinerja penguasa baru di Aceh ini.
Padahal pengawasan masyarakat penting agar pemerintahan ini tak kehilangan arah. Riskan bagi Mualim-DekFad jika pemerintah ini bergerak melenceng dari ‘nawacita’ perjuangan dan politik identitas Aceh.
Idealnya, terpilihnya Mualim-Dek Fad harusnya menjadi awal baru bagi masyarakat di Aceh untuk menjadi pembeda dengan pemerintahan sebelumnya. Dari ‘nasionalis’ menjadi ‘Acehnese.’
Namun 100 hari kerja Mualim-Dek Fad justru jauh dari harapan tadi. Walaupun harapan tadi masih memungkinkan untuk diwujudkan dalam sisa waktu 4,9 tahun kedepan.
Oleh karena itu, membedah ‘100 hari kerja’ Mualim-Dek Fad sama seperti mengkritik kertas kosong. Putih dan belum ada catatan sama sekali.
Belum ada gebrakan yang mengarah pada realisasi satu persatu janji politik semasa kampanye. Yang ada hanya sejumlah statemen viral di awal-awal pelantikan tapi unjung-unjungnya juga hanya sebatas ‘omon-omon’ semata.
Ini bisa jadi plus minus bagi pemerintahan baru ini.
Dari Upaya Hapus Barcode BBM, Pabrik Rokok, hingga Pabrik Ban
Hasil selancar di jejaring internet, ada sejumlah statemen Gubernur Mualim yang sempat menyedot perhatian public di Aceh. Salah satunya soal rencana Mualim untuk menghapus pemberlakuan barcode BBM di Aceh. Meski kebijakan penghapusan barcode BBM berada di tingkat kementerian, tapi rencana tersebut mendapat apresiasi.
Awalnya rencana ini disambut hangat oleh mayoritas masyarakat di Aceh. Rencana ini juga menjadi isu nasional saat itu. Beberapa gubernur di daerah lain juga ingin mengikuti langkah tersebut. Namun komitmen tersebut kini justru dipertanyakan.
Demikian juga dengan rencana pembangunan pabrik rokok di Aceh Utara yang ‘kata gubernur’ akan dimulai usai lebaran Idul Fitri lalu yang hingga kini tak kunjung berlanjut. Hal yang sama juga terjadi dengan peresmian pabrik ban di Aceh Barat yang kabarnya akan menyedot ribuan pekerja.
Di era digital seperti sekarang, para pejabat di Pemerintah Aceh harusnya serius mengawal setiap ‘janji’ yang pernah diucapkan oleh gubernur dan wakil gubernur agar tak diklaim hanya sekedar ‘omon-omon.’
Secara politik, tak ada salah jika gubernur dan wakil gubernur mengungkapkan janji kepada masyarakat. Namun para pejabat di pemerintahan yang sedang berjalan juga harus mampu merealisasikan semua janji tersebut. Kalau tidak, maka janji-janji tadi akan menjadi jejak digital yang mencoreng pemerintahan ini.
Sedangkan untuk Kapal Roro Krueng Geukuh-Malaysia harusnya masuk dalam RPJM yang digagas oleh tim.
Gonta-ganti pejabat
Dalam 100 hari pemerintahan Mualim-Dek Fad, hal yang menarik lainnya adalah gonta-ganti Sekda dan gonta ganti Plt Dirut Bank Aceh Syariah. Sedangkan gonta ganti Sekjend Partai Aceh dianggap biasa karena ranah politik.
Gonta ganti Plt Sekda misalnya, membuat masyarakat berpikir ada hal yang salah dengan kebijakan tersebut. Al-Hudri diganti saat menjabat masih satu bulan. Evaluasi ini tentu bukan karena pertimbangan berbasis kinerja.
Demikian juga gonta ganti Plt Dirut Bank Aceh yang membuat kondisi kerja di perbankan daerah itu tak nyaman.
Mualim-Dek Fad harus segera menunjuk pejabat defenitif, baik untuk posisi Sekda maupun Dirut BAS, agar kondisi nyaman kembali hadir di kedua lembaga ini. Kemudian membiarkan mereka bekerja untuk mewujudkan janji-janji politik pemerintahan ini semasa kampanye. Memberi waktu dan ruang bagi mereka untuk membuktikan mampu menjalankan amanah dari pemimpin terpilih.
Sikap gonta ganti pejabat berdasarkan ‘selera’ hanya akan menghambat pemerintahan ini mewujudkan janjinya. Bisa-bisa pemerintahan ini ‘mandek’ di tengah jalan.
Jika kondisi seperti ini terus terjadi, maka segala janji kampanye Mualim-Dek Fad akan dianggap ‘omon-omon’ semata.
Perlunya Pendampingan
Keberadaan Mualim sebagai gubernur Aceh perlu mendapat pendampingan dari tim yang kuat. Baik dari internal pemerintahan maupun tim luar yang menjadi pelengkap.
Hal ini karena Mualim adalah simbol perjuangan Aceh selama ini. Gagalnya pemerintahan sekarang akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang lahir dari partai local di Aceh. Yang terburuk, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perjuangan panjang GAM semasa Aceh berkonflik. Puluhan tahun perjuangan semasa konflik dipertaruhkan dalam 5 tahun pemerintahan sekarang.
Inilah mengapa janji Mualim-Dek Fad jangan hanya berakhir sebatas omon-omon belaka.
