Oleh: Rahayu Subakat
Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi menjadi viral dalam kontennya di channel you tube tentang bagi-bagi uang di masyarakat. Gaya komunikasi yang humble sederhana disukai oleh masyarakat maupun netizen. Bukan hanya bagi-bagi uang kang Dedy biasa disebut itu memberikan edukasi ke masyarakat untuk hidup mandiri dan memiliki harga diri.
Selain itu Kang Dedy tidak segan-segan menegur bahkan menindak siapa saja yang melanggar hukum dan merusak lingkungan. Tidak jarang beliau memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi. Sosok kang Dedy memberikan inspirasi sosiologi bahwa banyak sekali persoalan yang terjadi di masyarakat membutuhkan penyelesaian.
Persoalan sosiologis dalam masyarakat perkotaan setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam tiga hal dominan yang saling berkaitan erat, yaitu: relationship (hubungan sosial), finansial (ekonomi), dan kriminalitas (keamanan sosial).
Pertama, dalam aspek hubungan sosial, masyarakat perkotaan cenderung bersifat individualistis, tertutup, dan pragmatis, yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya eksklusi sosial terhadap kelompok marginal seperti masyarakat miskin, pendatang baru, lansia, difabel, dan kelompok rentan lainnya. Kurangnya kohesi sosial membuat solidaritas antarkomunitas melemah, sehingga ruang publik menjadi steril dari rasa kepedulian dan tanggung jawab kolektif. Proses modernisasi dan derasnya arus teknologi digital turut mempercepat pengikisan nilai-nilai sosial dan adat lokal, menjauhkan warga kota dari kearifan budaya serta nilai-nilai kebijaksanaan komunal yang dulunya menjadi perekat sosial.
Kedua, dalam ranah ekonomi, masalah finansial seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi menjadi pemicu utama keresahan sosial di kota-kota besar. Urbanisasi yang tidak dibarengi dengan perencanaan ekonomi inklusif membuat masyarakat miskin semakin terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan.
Ketiga, dampak dari lemahnya relasi sosial dan tekanan ekonomi tersebut kemudian bermuara pada meningkatnya tindak kriminalitas, seperti pencurian, kekerasan, peredaran narkoba, dan berbagai bentuk penyimpangan sosial lainnya, yang menjadikan kota sebagai ruang yang tidak lagi aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Situasi ini jika dibiarkan berlarut-larut akan berisiko menimbulkan chaos sosial, berupa kerusuhan, konflik horizontal, bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada.
Oleh karena itu, pembangunan kota tidak cukup hanya berorientasi pada kecanggihan teknologi dan pertumbuhan fisik semata. Diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial, yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Artinya, setiap kebijakan urban harus mempertimbangkan dimensi sosial-budaya, menjamin keadilan distribusi ekonomi, dan membangun kohesi sosial yang kuat.
Hanya dengan pendekatan seperti inilah kota dapat tumbuh menjadi ruang yang tidak hanya maju, tetapi juga adil, beradab, dan lestari secara sosial. Persoalan finansial merupakan salah satu tantangan serius dalam kehidupan masyarakat perkotaan yang, jika tidak segera ditangani, dapat menimbulkan dampak sosial yang luas dan destruktif.
Tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan ekonomi yang mencolok menjadi wajah nyata kota-kota besar di tengah geliat pembangunan dan modernisasi. Fenomena urbanisasi yang membawa arus perpindahan penduduk dari desa ke kota, dengan harapan memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak, justru sering berakhir pada kekecewaan ketika mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang diidamkan.
Akibatnya, angka pengangguran meningkat, tekanan ekonomi memburuk, dan beban sosial kota pun bertambah berat. Kurangnya lapangan kerja yang seimbang dengan jumlah pencari kerja, ditambah dengan minimnya kepedulian masyarakat perkotaan terhadap nasib kelompok marginal, menciptakan jurang sosial yang semakin dalam dan memperbesar potensi kerusakan sosiologis.
Situasi ini membutuhkan langkah-langkah strategis dan konkret dari para pemangku kebijakan, khususnya pemerintah, untuk merancang berbagai program berbasis kreativitas dan inovasi yang mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat kelas bawah.
Inisiatif seperti pelatihan keterampilan, dukungan bagi usaha mikro, akses permodalan yang inklusif, serta pembangunan ekonomi berbasis komunitas perlu digalakkan sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Pemerintah juga memiliki peran penting sebagai jembatan sosial yang menghubungkan sumber daya ekonomi masyarakat kelas atas dengan kebutuhan kelompok miskin melalui skema gotong royong, kemitraan sosial, dan insentif berbasis keadilan distributif. Apabila ketimpangan ini terus dibiarkan, maka potensi konflik sosial akan semakin besar.
Rasa frustrasi, kemarahan akibat kelaparan, dan hilangnya kepercayaan pada negara dapat menjadi pemicu chaos atau kerusuhan sosial yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah yang telah diberi mandat oleh rakyat harus menjalankan amanahnya secara serius dan bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial.
Regulasi yang dibuat harus tidak hanya pro-pasar, tetapi juga pro-rakyat, dengan keberpihakan nyata terhadap mereka yang tertinggal. Hanya dengan demikian, kota-kota di Indonesia akan menjadi ruang hidup yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga adil, manusiawi, dan berkelanjutan secara sosial.
Tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat perkotaan tidak dapat dilepaskan dari melemahnya kepedulian sosial antarwarga. Budaya saling menyapa, gotong royong, dan tolong-menolong yang dahulu menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia kini perlahan memudar, tergantikan oleh pola hidup individualistik yang dingin dan tertutup. Ketika solidaritas sosial melemah, ruang gerak pelaku kejahatan pun menjadi semakin terbuka.
Berbagai tindak kriminal seperti pencurian, peredaran narkoba, kekerasan, dan perilaku asusila kerap terjadi tanpa adanya kontrol sosial dari lingkungan sekitar. Ini menunjukkan bahwa lemahnya jejaring sosial masyarakat menjadikan mereka rentan terhadap gangguan keamanan dan dekadensi moral. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghadirkan wahana-wahana sosial, baik dalam bentuk komunitas, forum warga, atau kegiatan kolektif lainnya, yang dapat memperkuat ikatan sosial dan membentuk ketahanan komunitas dalam menghadapi ancaman kriminalitas serta budaya negatif. Namun, upaya ini tidak dapat berjalan efektif jika hanya dibebankan pada masyarakat.
Pemerintah, sebagai representasi negara dan penanggung jawab kesejahteraan publik, harus hadir secara aktif dan kolaboratif. Perlu sinergi antara warga dan aparatur negara dalam menegakkan ketertiban, menanamkan kembali nilai-nilai kebersamaan, serta bersama-sama “membersihkan” lingkungan dari tindakan kriminal dan segala bentuk “sampah sosial” yang mengancam masa depan generasi.
Ketahanan sosial harus dibangun dari dua arah: dari bawah oleh masyarakat yang sadar dan terorganisir, dan dari atas oleh pemerintah yang responsif, adil, dan berkomitmen pada pembinaan kehidupan sosial yang sehat.
Meneladani dari viralnya Kang Dedi Mulyadi yang konsisten turun langsung ke masyarakat dan menunjukkan kepedulian nyata terhadap persoalan-persoalan sosial, maka sudah sepatutnya muncul sikap dan perilaku serupa di tengah masyarakat luas. Sosok seperti beliau menjadi gambaran konkret bagaimana pendekatan humanis, empatik, dan bijaksana mampu menjangkau hati rakyat dan menyentuh akar permasalahan yang seringkali luput dari perhatian formal birokrasi.
Dalam konteks ini, sangat penting untuk membangun dan menguatkan komunitas-komunitas yang peduli terhadap lingkungan sosial sebagai ruang kolaborasi, edukasi, dan advokasi. Komunitas semacam ini dapat menjadi jembatan komunikasi antarwarga, sekaligus wadah untuk meningkatkan kohesi sosial yang semakin terkikis oleh individualisme perkotaan.
Lebih dari itu, penyebaran nilai-nilai kearifan lokal, etika bermasyarakat, serta kebijaksanaan hidup perlu terus diedarkan sebagai bentuk counter-narasi terhadap derasnya arus informasi negatif, ujaran kebencian, hoaks, serta fenomena sosial yang merusak tatanan hidup bersama. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penonton atas masalah, tetapi menjadi bagian dari solusi yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan gotong royong.
*Penulis merupakan Dosen IAIN Takengon
