Jakarta – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Wakil Bupati H. Baital Mukadis menerima secara simbolis Alokasi Dana DAK Fisik dan Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) TA 2025 dari Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kabiro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (ISRA) Sekretariat Daerah Aceh.
Bantuan tersebut diserahkan saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2025 di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Senin, 14 Juli 2025.
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Pemerintah Aceh Sebesar Rp.760 juta, sedangkan jumlah bantuan non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) TA 2025 sebesar Rp. 7.046.866.000.
Wakil Bupati Aceh Selatan, H. Baital Mukadis menjelaskan Bantuan Operasional Keluarga Berencana adalah dana yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung operasional program keluarga berencana di tingkat daerah, termasuk biaya operasional Balai Penyuluhan KB, distribusi alat dan obat kontrasepsi, serta kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan program KB dan penurunan stunting.
“Kami menyampaikan terimakasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Aceh ini, semoga dengan dana tersebut dapat mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta pencegahan stunting di Aceh Selatan,”ujarnya.
Baital melanjutkan, pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan salah satu pilar strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur.
“Dalam konteks pembangunan nasional, pengelolaan isu-isu kependudukan seperti Stunting, urbanisasi, ketimpangan wilayah, hingga bonus demografi, menjadi tantangan yang harus dijawab dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis keluarga, ” jelas Baital.
Baital mengatakan, Rapat Koordinasi Daerah Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2025 bertujuan untuk menyatukan visi, misi, dan strategi antara pusat dan daerah.
Dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan, Rakor memungkinkan terjadinya dialog terbuka dan konstruktif mengenai capaian, kendala, serta potensi penguatan implementasi Quick Win di daerah.
“Disinilah sinergitas menjadi kunci. Sebagai upaya menuju transformasi layanan yang berdampak langsung kepada keluarga Indonesia, rakor akan mendorong semangat gotong royong, berbagi praktik baik, dan memperkuat kerjasama antar unit dan antar wilayah. Komitmen bersama yang dibangun melalui forum ini akan menjadi dasar penguatan sistem pelayanan keluarga ke depan yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan,”pungkasnya.
Sementara itu masih dalam Rakorda tersebut, DP3AKB Aceh Selatan melalui Plt. Kepala DP3AKB, Reza Febrian, menerima penghargaan terbaik 1 untuk Kategori Persentase Keluarga Beresiko Stunting mendapatkan minimal 1 pendampingan tertinggi tahun 2024.
