Oleh Teungku Mustafa. Penulis adalah warga biasa yang menyukai catatan sejarah Aceh.
SUDAH dua puluh tahun Aceh berada dalam damai. Penandatangan kesepakatan perjanjian di Helsiki atau yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki menutup konflik berkepanjangan di Aceh.
Ada banyak kesepakatan yang terjalin dalam MoU Helsinki yang dikemudian hari melahirkan UUPA. Salah satunya diatur keberadaan dana Otsus dari 2 persen hingga satu persen hingga 2027 mendatang.
Ini seolah kompensasi dari pemotongan senjata para kombatan serta menerima ideologi Pancasila serta NKRI harga mati.
Dana ini tentu tak sedikit. Setiap tahunnya mencapai triliunan. Dalam jejak digital disebutkan, ada seratusan triliun setiap tahunnya kuncuran Otsus untuk Aceh yang hingga kini seolah raib ditelan bumi.
Di awal damai, keberadaan para kombatan GAM seolah menjadi prioritas bagi pusat.
“Apapun diberikan, asal jangan merdeka.” Begitu persepsi para elit di Jakarta saat itu.
Makanya di awal damai, ketimpangan di lapangan menjadi hal yang lumrah ditemukan. Para penegak hukum, jika kita mau jujur, para fase 2005 hingga 2010, juga terkesan tutup mata jika ada pelanggaran yang pelakunya adalah oknum mantan kombatan.
Jakarta tak ingin konflik di Aceh terulang.
Kemudian bagi masyarakat, keinginan GAM berdamai juga membuat mereka tampil seolah pahlawan pasca damai. Konflik berkepanjangan yang membuat masyarakat risau antara hidup dan mati setiap harinya. Tidur dihantui letusan senjata serta mencari rejeki untuk keluarga was-was, terutama di daerah basis konflik.
Maka ketika damai terjadi, GAM mendapat posisi yang mulia di hati masyarakat. Banyak keluarga yang seolah ‘naik level’ pasca damai karena memiliki kerabat atau anggota keluarga yang menjadi anggota GAM.
Saat itu, para kombatan menjadi ‘awak kamoe’ dalam tutur ke-Aceh-an. GAM seolah-olah menjelma menjadi milik Aceh. Sebuah kebanggaan sekaligus simbol perlawanan Aceh terhadap Jakarta.
Namun dua puluh tahun yang berlalu bukanlah waktu yang sebentar. Mereka yang lahir per 15 Agustus 2005 kini tepat berusia 20 tahun serta telah dewasa. Demikian juga dengan para mantan kombatan di Aceh. Mereka kini berusia rata-rata di atas 40 tahun.
Banyak tokoh GAM yang telah meninggal dunia. Hanya satu dua yang masih hidup.
Usai damai, salah satu persoalan serius adalah transformasi kombatan GAM menjadi masyarakat sipil di Aceh. Ternyata kucuran ratusan triliun Otsus Aceh belum mampu membuat GAM beralih menjadi sipil biasa.
20 tahun berlalu, banyak kombatan GAM hingga kini masih hidup di bawah garis kemiskinan di Aceh. Banyak keluarga para syuhada kombatan GAM yang morat marit karena kurangnya perhatian dari para elit.
Lantas muncul pertanyaan, kemana ratusan triliun dana Otsus yang mengalir di Aceh? Apakah dana tersebut benar-benar mengalir ke anggota paling bawah? Ini belum lagi dana yang mengalir dari BRR dan BRA pasca damai untuk para kombatan GAM. Jumlahnya tentu tak jauh dari Otsus.
Dari awak kamoe keu awak nyan.
Elit GAM setiap tahun, atas nama ‘demi perjuangan, yatim piatu konflik’ mendapat kucuran dana puluhan miliar setiap tahun. Awalnya, masyarakat menganggap wajar dan pantas agar ketimpangan di Aceh bisa selesai. Namun 20 tahun berlalu, ternyata banyak kombatan di lapangan masih morat marit serta hidup miskin. Demikian juga dengan janda para syuhada kombatan GAM yang meninggal selama konflik.
Realita ini benar benar miris. Seolah-olah ‘perjuangan dan kombatan GAM’ menjadi komoditi untuk meraup rupiah. Tapi kucurannya tak sampai ke bawah.
Keadaan ini tak membuat elit GAM sadar akan keadaan. Hingga stigma di masyarakat kemudian mulai berubah dari ‘awak kamoe’ menjadi ‘awak nyan.’
Elit GAM tak pernah benar-benar serius membuat transformasi GAM menjadi sipil biasa di Aceh. Tak juga benar-benar memperhatikan kesejahteraan para anggota kombatan di Aceh. Seolah-olah ‘rasa lapar’ para kombatan sengaja dibiarkan agar para elit bisa beralasan meraup rupiah setiap tahunnya.
Kini 20 tahun damai sudah berlalu. Dua puluh tahun sudah kita bicara soal kesejahteraan para kombatan. Miliaran dana setiap tahunnya dikucurkan tapi para kombatan GAM masih hidup sederhana.
Tepat 20 tahun damai kemarin, Muzakir Manaf sebagai gubernur Aceh yang juga panglima GAM kembali bicara soal uang dan kesejahteraan para anggota GAM. Kali ini, wacana dana abadi untuk kombatan berjumlah Rp1,5 triliun. Yang bersangkutan, kabarnya akan menyurati presiden terkait dengan wacana ini.
Dibalik pernyataan ini, sebenarnya ada yang dilupakan atau mungkin sengaja dilupakan. Bahwa sudah 20 tahun kita bicara soal uang dan kesejahteraan para kombatan di tingkat bawah juga masih gagal diraih.
Sementara di luar kombatan, Aceh sendiri masih berstatus termiskin di Sumatera. Lapangan kerja di Aceh masih sangat sulit. Banyak para pemuda di Aceh berstatus pengangguran. Kemudian keluar Aceh dan terlibat dalam jaringan sabu serta tramadol di Jakarta.
Kebiasaan para elit GAM bicara soal uang hanya membuat masyarakat biasa antipati. Kapan Aceh menjadi milik semua lapisan? Kapan elit GAM bisa sejahtera sehingga masyarakat biasa mendapat perhatian dari pemerintah.
