Banda Aceh – Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Aceh mengatasnamakan Aliansi Rakyat Aceh menggalang donasi sebagai dukungan untuk melaksanakan aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
“Kegiatan hari ini sebenarnya terkait open donasi untuk melakukan aksi. Rencananya kita laksanakan hari Senin (1/9),” kata salah seorang peserta aksi, Habibi saat ditemui di depan kantor DPRA, di Banda Aceh, Sabtu.
Berdasarkan pantauan ANTARA, para mahasiswa duduk tepat di depan pagar gedung utama DPRA menunggu bantuan dari masyarakat. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan posko donasi aksi dan rakyat bantu rakyat.
Habibi menyebutkan, Aliansi Rakyat Aceh ini, berdasarkan hasil rapat mereka semalam, turut terlibat banyak komunitas, mulai dari ojol, masyarakat, mahasiswa, pemuda, OKP, dan organisasi lainnya.
Dirinya mengatakan, pembukaan donasi ini dilaksanakan sebagai bentuk kolektif masyarakat atas keresahan yang dirasakan dari kebijakan pemerintah, represifitas aparat, serta DPR yang mengeluarkan statement yang membodohkan masyarakat.
“Untuk donasi yang terkumpul bakal kita gunakan untuk melaksanakan aksi. Kami menerima donasi dalam bentuk apapun baik itu uang, aqua (air mineral), makanan, dan lain-lain,” ujarnya.
Dalam aksi hari Senin nanti, kata dia dia, mereka membawakan sejumlah tuntutan, diantaranya reformasi DPR, Polri, penuntasan seluruh pelanggaran HAM di Indonesia hingga pengusutan pelanggaran oleh perusahaan di Aceh.
Habibi menuturkan, sejak dibuka posko donasi siang ini, pihaknya sudah menerima sejumlah sumbangan dana dari masyarakat, hingga bantuan air mineral.
“Untuk target massa kita belum bisa memperkirakan, karena kita tidak tahu siapa yang akan datang, siapa yang akan bergabung, karena kita melebur atas nama rakyat,” kata Habibi.
Sebagai informasi, aksi di Aceh tidak dalam skala besar, dan terlihat santun beberapa waktu lalu di depan Mapolda Aceh. Bahkan, persatuan ojol berencana melaksanakan shalat ghaib untuk rekannya yang meninggal di Jakarta dua hari lalu.
Disisi lain, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah juga telah mengimbau masyarakat Aceh untuk tetap tenang dan tidak perlu ikut-ikutan demo yang bersifat anarkis seperti yang terjadi di Jakarta dan provinsi lainnya.
Pemerintah, kata dia, tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi, tetapi disampaikan dengan cara-cara yang aman dan damai serta sesuai ketentuan berlaku. Apalagi, Aceh merupakan provinsi yang menerapkan syariat Islam.
“Kalaupun ingin berunjuk rasa harus dengan cara aman damai, tidak perlu anarkis atau kasar,” kata Fadhlullah.
