Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menanyakan tentang hasil dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di satu sisi dananya setiap tahun diberikan, namun tidak ada hasil nyata bagi masyarakat.
“Karena concern atau kepedulian dan perhatian mengenai otonomi khusus, itu bapak presiden berkali-kali menanyakan hasilnya apa dari otsus ini. Sesudah lebih dari 10 tahun apakah nggak ada evaluasi? Di satu sisi dananya setiap tahun ada, tapi di sisi lain mungkin masyarakat tidak melihat secara nyata,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan DPD RI secara virtual, Selasa (2/9/2025).
Menurut Sri Mulyani, hal itu perlu menjadi evaluasi bersama. Di 2026 sendiri Dana Otsus dianggarkan sebesar Rp 13,11 triliun, turun jika dibandingkan dengan Rp 17,52 triliun pada 2025.
Dana Otsus senilai Rp 13,11 triliun yang dimuat dalam RAPBN 2026 ditujukan untuk provinsi tertentu, di antaranya Papua dan Aceh. Dana Otsus tahun depan difokuskan untuk memberikan akses pendidikan dan kesehatan bagi warga di wilayah tersebut.
Sementara itu, pembangunan fisik seperti jembatan dan jalan tidak akan dibayarkan penuh dari Dana Otsus. Pembangunan fisik ini akan dialokasikan sebagian dari Dana Otsus atau Dana Alokasi Umum (DAU), serta dikombinasikan dengan belanja K/L.
“Untuk 2026 Dana Otsus yang Rp 13,1 triliun itu tidak termasuk yang akan diefisienkan, meskipun kita tentu akan terus dari sisi APBN kan merupakan suatu instrumen yang terus-menerus terekspos dengan situasi yang terjadi,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan, Rudy Tirtayana mengungkapkan perihal penyerapan Otsus Papua Selatan yang lamban pada tahun ini. Setelah dibicarakan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), masalahnya ada di syarat salur.
“Sarat salur tidak dihapus, tetapi disederhanakan, itu yang membuat penyerapan Dana Otsus mengalami perlambatan,” ungkapnya.
