Banda Aceh – Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPW Alamp Aksi) Aceh mengingatkan pemerintah daerah, dinas pendidikan hingga kepala sekolah penerima program agar anggaran revitalisasi sekolah yang dikucurkan ke Aceh tidak “dibajak” oleh oknum tertentu.
Ketua DPW Alamp Aksi, Mahmud Padang, menegaskan bahwa program ini harus dijalankan sesuai petunjuk teknis (juknis) dan standar mutu, bukan sekadar formalitas administrasi yang berakhir menjadi bancakan anggaran.
Peringatan ini muncul seiring dengan bergulirnya program revitalisasi sekolah nasional tahun 2025. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan anggaran sekitar Rp17,1 triliun untuk memperbaiki lebih dari 10 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk Aceh. Skema yang dipilih adalah swakelola di tingkat sekolah dengan penyaluran dana dua tahap, dan setiap penerima diwajibkan membuat laporan serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana.
Data resmi menunjukkan bahwa Aceh menjadi bagian dari 13.763 sekolah nasional yang mendapat alokasi, dengan total 408 satuan pendidikan terdiri atas 40 PAUD, 139 SD, 2 SKB, 4 SLB, 99 SMA, 17 SMK, dan 107 SMP. Angka ini menjadi beban sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa mereka mampu mengelola dana secara bersih dan profesional.
Literatur kajian tata kelola pendidikan menunjukkan bahwa pola community-based project atau swakelola memang bisa memperkuat rasa memiliki masyarakat, tetapi tanpa pengawasan ketat kualitas fisik bangunan sering rendah dan rawan mark up harga material. Sebuah laporan Bank Dunia dan GFDRR pernah mencatat bahwa rehabilitasi sekolah pascabencana di berbagai negara justru gagal memenuhi standar keselamatan karena minim supervisi teknis, meski dana terserap sepenuhnya. Fenomena serupa pernah terjadi di Aceh dalam program rehabilitasi pasca tsunami dimana gedung sekolah berdiri, tetapi umur pakainya pendek karena material murah dipakai untuk menutupi selisih anggaran.
Mahmud Padang menegaskan pihaknya akan memantau dan mengawal langsung jalannya program revitalisasi sekolah di Aceh agar tidak terjadi permainan yang mengorbankan mutu. “Jangan sampai karena swakelola ada pihak-pihak yang mengambil laba terlalu besar, lalu kualitas bangunan yang dikorbankan. Jika mutu bangunan tidak sesuai standar, ini berbahaya bagi siswa yang sedang belajar,” ujarnya, Jumat 5 September 2025.
Alamp Aksi juga mengingatkan keras agar tidak ada praktik pungutan liar (pungli) yang menggerogoti alokasi anggaran ini, baik di tingkat kepala daerah, dinas maupun sekolah.
Menurut Mahmud, pungli hanya akan menambah beban bagi pihak penerima, mengurangi porsi anggaran yang seharusnya digunakan untuk konstruksi, dan pada akhirnya berdampak langsung terhadap kualitas serta keselamatan bangunan.
Alamp Aksi menilai integritas kepala sekolah sangat menentukan: mereka bukan sekadar penerima bantuan, melainkan pengelola yang wajib menegakkan juknis, mengawasi pelaksanaan, dan menjamin keamanan serta kualitas konstruksi. Di sisi lain, masyarakat dan komite sekolah harus ikut mengawasi agar program ini benar-benar terlaksana dengan bersih.
Program revitalisasi sekolah yang dikucurkan pemerintah pusat seharusnya menjadi momentum perbaikan kualitas pendidikan di Aceh. Anggaran besar yang dikucurkan harus diterjemahkan menjadi ruang belajar yang aman, sehat, dan layak. Namun jika kembali tersandera pungli, kepentingan elite, atau dibajak oleh jaringan rente, maka akan hanya menambah panjang daftar ironi dana besar di Aceh yang gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pernyataan Alamp Aksi menjadi pengingat keras bahwa integritas tata kelola adalah syarat mutlak. Kepala sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah, hingga penegak hukum dituntut bersikap tegas agar dana revitalisasi benar-benar berpulang pada tujuan mulia yaitu meningkatkan mutu pendidikan anak Aceh dengan meningkatkan sarana dan prasarana bukan memperkaya segelintir orang.
