SIGLI – Ratusan warga yang tergabung Gerakan Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli (GAMMP) mengeruduk kantor DPRK Pidie guna menyampaikan orasi yaitu menyelamatkan lingkungan, membongkar ketidakadilan, dan menuntut transparansi anggaran.
Tuntutan silih berganti disampaikan oleh para orator dari GAMPI di halaman kantor DPRK Pidie dengan menyanyikan lagu “Prang Sabi”, Rabu 10 September 2025.
Para pendemo meminta kepada ketua DPRK untuk menghadirkan seluruh anggota DPRK mendengarkan tuntutan mereka serta bukan hanya pimpinan DPRK yang menyambut mereka.
“Mana anggota DPR lainya, dari 40 anggota Dewan coba hitung berapa yang hadir hari ini, legitimasi ketua DPRK perlu dipertanyakan kenapa banyak anggota DPRK tidak hadir. Ngimana caranya menyanggupi tuntutan kami anggota DPRK tidak mencukupi 50+1 yang hadir di sini,” tanya Muhammad Arif dalam Oorasinya.
“Kami tidak akan diam Ketika keadilan dikhianati, Ketika ruang hidup dirampas, dan Ketika suara rakyat dibungkam. Aksi ini adalah bentuk perlawanan moral terhadap system yang telah lama gagal memberikan keadilan bagi rakyat Pidie,” ujarnya.
“Kita minta data transparansi Pokir seluruh anggota DPRK, apabila pokir tidak transparan maka sangat merugikan rakyat, kami menuntut draf pokir 40 Anggota DPRK, kami menunggu itu, karana sangat sulit mengakses data 0pokir itu, kami tunggu ya pak ketua DPRK Pidie,” pinta Muhammad Arif.
Pantauan Atjehwatch.com, di sela-sela azan Zuhur berkumandang para perwakilan mahasiswa menjumpai langsung dengan Bupati Pidie Sarjani Abdullah dan Wakil Bupati Al Zaizi serta ketua DPRK Anwar Sastra Putra di halaman kantor DPRK Pidie dengan berdiskusi terkait tuntutan dan akan dibahas setelah salat Zuhur selesai.
Hingga berita ini diturunkan para massa yang mendemo kantor DPRK masih menduduki halaman kantor DPRK Pidie.
Para mahasiswa menuntut:
1. Mendesak DPRK untuk mengusut dan menindak tegas praktik tambang illegal
2. Mendesak DPRK menertibkan tambang rakyat serta memperjelas regulasi tambang legal 3. Menuntut DPRK agar bersedia membuka Draft Pokok-Pokok Pikiran (Pokir)
4. Mendesak DPRK untuk mengusut tuntas pertanggungjawaban Balai Wilayah Sungai
5. Apabila pimpinan DPRK Pidie tidak mampu menyelesaikan beberapa persoalan yang mendesak di kabupaten Pidie, Maka kami GAMMP meminta pimpinan DPRK untuk segera mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral.[ML]
Reporter Muliadi B.
