BANDA ACEH – Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Aceh Agussalaim berharap bantuan dana untuk Partai Politik dapat memacu tren Indeks Demokrasi Indonesia di provinsi Aceh, karena nilai bantuan tersebut terbesar di Indonesia.
“Nilai bantuan Parpol terbesar dibanding provinsi lainnya di Indonesia,” kata Agussalim pada acara FGD yang digelar Kesbangpol Aceh di Sri Hotel, Kampung Keramat, Banda Aceh, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, anggaran tersebut dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, terutama dapat menaikkan peran partai politik.
“Kita harapkan ini dapat menjadi pemacu Partai Politik dalam berinteraksi demokrasi dengan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Aceh menjadi sorotan dalam laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023. Nilai indeks provinsi ini tercatat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, menandakan masih adanya pekerjaan rumah besar dalam menjaga kualitas kehidupan demokrasi di Tanah Rencong.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya indikator kebebasan sipil dan hak-hak politik, dua pilar utama yang menjadi ukuran kesehatan demokrasi daerah. Beberapa kasus pembatasan kegiatan masyarakat, dinamika politik lokal yang tertutup, serta belum optimalnya partisipasi publik dalam proses kebijakan turut menjadi faktor penekan nilai IDI Aceh tahun 2023.
Meski begitu, sejumlah kemajuan tetap tercatat. Dalam aspek lembaga demokrasi, Aceh menunjukkan perbaikan pada koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah, serta meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemilu menjelang 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semangat demokrasi belum padam sepenuhnya — hanya perlu diarahkan lebih efektif dan inklusif.
Memasuki 2024–2025, tantangan Aceh justru semakin kompleks. Polarisasi sosial di tingkat akar rumput, isu intoleransi, dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga publik menjadi ancaman nyata bagi konsolidasi demokrasi. Pengamat politik daerah menilai bahwa penguatan partisipasi warga dan kebebasan berekspresi harus menjadi prioritas agar capaian demokrasi Aceh tidak semakin tergerus.
Dengan momentum pasca-Pemilu 2024, Aceh memiliki peluang untuk memperbaiki tren ini. Demokrasi bukan sekadar angka dalam tabel IDI, melainkan cermin sejauh mana masyarakat dan pemerintah mampu menjaga ruang publik yang terbuka, adil, dan menghormati perbedaan.
FGD tersebut turut dihadiri A Hamid Zein dari FKUB, Azhari dari Polda Aceh, Alfisyahrin dari BPS Provinsi Aceh, Rida Fani Bulan mewakili Bapoeda Aceh, Juli Sari Avolita dari DP3A Aceh, dan unsur lainnya.
Dalam FGD tersebut, disepakati beberapa langkah strategis untuk mendorong peningkatan IDI Aceh tahun 2025, antara lain:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak demokratis dan partisipasi aktif dalam pembangunan.
2. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui komunikasi publik yang terbuka.
3. Menjaga stabilitas sosial dan politik melalui dialog partisipatif antara pemerintah, aparat, dan masyarakat.
4. Memperluas pendidikan politik dan toleransi sosial di tingkat kabupaten/kota.
5. Mendorong peran media massa dan organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat kontrol sosial dan penyebaran informasi positif.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki peringkat Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Aceh pada tahun 2025 dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola demokrasi berbasis nilai lokal.
“Kesbangpol Aceh Aceh berkomitmen menjadikan tahun 2025 sebagai momentum kebangkitan demokrasi daerah. Dengan sinergi semua pihak, Aceh dapat menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal mampu berjalan seiring dalam mewujudkan masyarakat yang adil, terbuka, dan berdaya, sesuai visi dan misi pemerintahan Muzakir Manaf – Fadhlullah,” tutup Agussalim.[]
