LHOKSEUMAWE – Bendera putih berkibar di sejumlah titik di jalan-jalan Aceh sebagai tanda darurat. Warga menyerah menangani banjir di Aceh.
”Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi,” ujar Bahtiar, warga Alue Nibong, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Minggu (14/12/2025).
Dikutip dari Kompas.id, warga menilai pemerintah pusat lamban dalam menangani bencana Sumatera, terutama di Aceh.
Bendera putih juga dikibarkan warga di sepanjang jalan nasional antara Banda Aceh dan Medan hingga Kabupaten Aceh Tamiang. Hingga tiga pekan sejak bencana banjir melanda wilayah itu, bantuan masih sangat kurang.
Warga akhirnya berinisiatif saling bantu dan membangun dapur umum mandiri. Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana di Aceh, Pusat Diminta Lebih Serius Artikel Kompas.id Namun, ketersediaan bahan makanan yang mereka miliki kian menipis dan banyak warga kelaparan.
”Masyarakat di sini sudah tidak sanggup. Bendera putih ini tanda kami menyerah oleh keadaan,” ujar Zamzami, warga lainnya.
Juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu, Masri, mengatakan bahwa masyarakat menyerah dan tidak sanggup mengatasi dampak bencana yang dahsyat. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional. Jika tidak, kata Masri, masyarakat akan turun ke jalan pada 16 Desember 2025.
”Seluruh gerakan sipil di Aceh akan bersatu untuk aksi di jalan, mulai dari Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan semua kabupaten lain di Aceh untuk menuntut pemerintah pusat menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional,” katanya.
Tuntutan itu disuarakan agar Presiden Prabowo melakukan langkah penanganan darurat secara terpadu. Agar ada tambahan bantuan logistik, tenaga medis, alat berat, dan kebutuhan vital lainnya masuk karena bantuan daerah tidak cukup.
Selanjutnya, warga berharap pemerintah pusat segera mendata kerusakan secara menyeluruh sebagai dasar langkah relokasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi.
Terakhir, warga berharap ada jaminan pemulihan ekonomi rakyat, terutama masyarakat kecil yang kehilangan rumah, lahan, serta sumber penghidupan. Kondisi darurat Ia menyebutkan, bendera putih yang telah terbentang di Aceh menjadi isyarat kondisi darurat dan semestinya direspons cepat oleh pemerintah.
”Bendera dikibarkan sebagai tanda darurat dan meminta dunia internasional membantu Aceh,” ujarnya.
Juru Bicara Pemerintah Aceh yang juga Mantan Sekretaris BRR Aceh-Nias, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, menggambarkan masyarakat hidup berminggu-minggu tanpa listrik dan komunikasi, bahkan di daerah yang relatif aman seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Kelangkaan BBM dan elpiji semakin memperburuk situasi, melumpuhkan UMKM dan industri rumah tangga, serta memicu lonjakan harga kebutuhan pokok.
Menurut Ampon Man, kemampuan penanganan bencana oleh lembaga pemerintah terlihat sangat terbatas, tanpa kehadiran tenaga penyelamat yang terlatih. Ia menyoroti keterisolasian sejumlah daerah yang membuat korban kesulitan mendapatkan makanan serta minimnya distribusi logistik besar-besaran melalui udara seperti saat tsunami 2004.
“Tidak tampak pengerahan komponen cadangan negara secara masif untuk pencarian dan penyelamatan korban,” kata dia.
Selain itu, PLN dinilai hanya melakukan perbaikan jaringan listrik dengan mekanisme normal, tanpa langkah darurat seperti penyediaan generator untuk kota-kota terdampak. Pertamina pun baru melancarkan distribusi BBM dan elpiji pada hari ke-10 pascabencana.
Meski begitu, Ampon Man mengapresiasi Badan Pangan Nasional dan Bulog yang mampu menyediakan stok pangan cukup untuk posko kebencanaan.
Ia menegaskan perlakuan pemerintah pusat yang lamban sama halnya meremehkan penyelamatan korban. Menurutnya, Aceh harus berani berjuang menghadapi bencana dengan kekuatan sendiri.
Sumber: Kompas.com
