MEULABOH – Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penjualan LPG 3 kilogram yang tidak sesuai ketentuan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Tim Terpadu melakukan pengawasan langsung ke sejumlah pangkalan, Rabu (17/12/2025).
Bupati Aceh Barat melalui Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat, Dodi Bima Saputra, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai respons atas keresahan warga yang mengeluhkan pembelian LPG 3 Kg di luar desa domisili pangkalan serta dugaan penjualan tidak sesuai HET
“Tim menyisir sejumlah pangkalan berdasarkan laporan masyarakat. Tujuannya memastikan distribusi LPG 3 Kg tepat sasaran dan sesuai ketentuan, sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah warga,” ujar Dodi Bima
Tim Terpadu yang dibentuk Pemkab Aceh Barat terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop, DPMPTSP, Satpol PP dan WH, serta Diskominsa. Pengawasan dilakukan secara langsung untuk memastikan ketersediaan, harga, serta mekanisme penyaluran LPG subsidi.
Beberapa pangkalan yang dilakukan pemantauan antara lain Pangkalan UD HAM SPR di Gampong Rundeng, Pangkalan Siti Hajar di Dusun Manggis, Ujong Baroh, Pangkalan Anda Kita Gas di Desa Pasar Aceh, serta Pangkalan Berdikari Mandiri di Desa Ujong Kalak.
Selain itu juga dilakukan pengawasan di beberapa pangkalan dalam kecamatan Meureubo.
Dari hasil pemantauan di lapangan, tim tidak menemukan adanya pangkalan yang melanggar ketentuan atau melakukan praktik penjualan “nakal”. Harga LPG 3 Kg di seluruh pangkalan yang diawasi masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp18.000 per tabung.
Dodi Bima menjelaskan, kepanikan warga belakangan ini dipicu oleh isu kelangkaan LPG pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Namun berdasarkan hasil pengawasan, kondisi distribusi LPG 3 Kg di Aceh Barat saat ini masih dalam batas normal
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap membeli LPG sesuai kebutuhan. Pemkab memastikan stok LPG 3 Kg pascabencana mulai kembali normal dan pengawasan akan terus dilakukan guna menjaga stabilitas pasokan serta harga di tingkat pangkalan, pungkas Dodi Bima Saputra.
