Banda Aceh- Forum LSM Aceh mengimbau semua pihak untuk menjaga suasana kondusif dalam penanganan pascabencana di Aceh dan tidak menyeret persoalan di luar konteks, terutama isu politik, yang berpotensi mengganggu proses pemulihan. Menurut forum tersebut, langkah pemerintah dalam menangani dampak bencana sejauh ini sudah berjalan cukup baik dan perlu didukung bersama.
Sekretaris Jenderal Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan, mengatakan perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh pascabencana terlihat nyata, termasuk keterlibatan langsung Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memperkuat kerja sama agar transisi menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lancar.
“Tidak perlu ada pandangan yang justru memperkeruh suasana, apalagi dengan membawa isu politik yang tidak relevan. Fokus kita seharusnya pada pemulihan. Kondisi di lokasi bencana masih jauh dari pulih, sehingga energi kita lebih dibutuhkan untuk perbaikan,” ujar Sudirman, Sabtu 3 Januari 2025.
Forum LSM Aceh yang menghimpun lebih dari 80 lembaga swadaya masyarakat lokal menyayangkan munculnya kelompok-kelompok yang dinilai tiba-tiba mengangkat isu politik, termasuk seruan pemisahan Aceh dari Indonesia, dengan alasan penanganan bencana dianggap kurang tanggap. Menurut Sudirman, sikap tersebut tidak membantu situasi, terutama ketika ribuan korban masih berada dalam kondisi sulit.
“Alih-alih membantu, justru ada upaya memperkeruh keadaan. Ini yang sangat kami sayangkan,” katanya.
Forum LSM Aceh menilai, dalam situasi darurat, kelemahan teknis di lapangan tidak terelakkan. Namun, membesar-besarkan kekurangan dinilai tidak elok dan berpotensi menurunkan semangat relawan maupun aparat yang bekerja di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran relawan dari berbagai daerah di luar Aceh yang ikut membantu para korban.
Dari sisi respons pemerintah, Sudirman menyebutkan perhatian terhadap korban bencana di Aceh relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah lain yang terdampak bencana serupa di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hal itu terlihat dari percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak.
“Pada awal Januari ini, huntara untuk sebagian korban bencana di Aceh Tamiang direncanakan sudah bisa ditempati. Sementara di daerah lain masih dalam tahap pembangunan,” ujarnya.
Langkah cepat tersebut, lanjut Sudirman, seharusnya diperkuat melalui dukungan semua elemen masyarakat, termasuk peran aktif tokoh-tokoh lokal di lapangan, bukan dibalas dengan manuver politik yang membuat situasi semakin tidak kondusif. Kehadiran Presiden Prabowo di Aceh, menurutnya, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan kebencanaan.
Seperti diketahui, bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 27 November 2025. Di Aceh, sedikitnya 18 kabupaten/kota terdampak, dengan kondisi terparah terjadi di Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Timur, dan Aceh Tengah.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 1 Januari 2026 mencatat korban meninggal akibat bencana di Aceh mencapai 530 jiwa, dengan 31 orang masih dinyatakan hilang. Lebih dari 350.000 warga terdampak kini masih tinggal di kamp pengungsian, dan hampir 50.000 rumah mengalami kerusakan berat sehingga tidak lagi layak huni.
Hingga kini, bantuan dari berbagai organisasi sosial terus berdatangan. Pemerintah Aceh juga telah membentuk tim khusus untuk menyiapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascatransisi.
