BLANGPIDIE – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr. Safaruddin, S. Sos MSP menegaskan, sikap Plt Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Aceh Wilayah Abdya yang menuai sorotan publik, bukan cerminan figur dan nilai kepemimpinan pendidikan.
Ia juga menegaskan tidak pernah merekomendasikan pejabat dimaksud, untuk menempati posisi strategis tersebut.
Pernyataan tegas Bupati Abdya itu, muncul ditengah meningkatnya perhatian publik, terhadap tata kelola pendidikan menengah di Abdya, menyusul pemberitaan Waspada.id berjudul “Disorot Publik, Plt Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Abdya Bungkam”, serta sikap kritis Ketua DPRK Abdya, yang meminta Gubernur Aceh menempatkan Kacabdin berjiwa pembenah, bukan pewaris masalah.
“Dunia pendidikan membutuhkan figur yang komunikatif, terbuka dan berwibawa secara moral maupun intelektual. Sikap bungkam di tengah sorotan publik jelas bukan karakter tokoh pendidikan,” tegas Dr. Safaruddin, Jum’at (06/02/2026).
Menurutnya, pendidikan menengah adalah sektor strategis, yang menyangkut masa depan generasi daerah dan bangsa. Karena itu, kepemimpinan di level Kacabdin, tidak boleh diisi oleh figur yang gagal membangun kepercayaan publik.
“Pendidikan tidak bisa dikelola dengan pendekatan birokratis semata. Ia membutuhkan kepemimpinan yang memahami substansi, mampu berdialog dan siap mempertanggungjawabkan kebijakan,” tegasnya.
Dr. Safaruddin juga menegaskan bahwa, Pemerintah Kabupaten Abdya tidak terlibat dalam proses penunjukan Plt Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Abdya. Ia menyatakan perlu meluruskan persepsi publik, agar tidak berkembang anggapan keliru, seolah-olah penempatan pejabat tersebut merupakan rekomendasi daerah.
“Saya perlu tegaskan, saya tidak pernah merekomendasikan pejabat yang bersangkutan,” ungkap Dr. Safaruddin.
Ia menilai, polemik yang berkembang seharusnya menjadi refleksi serius bagi Pemerintah Aceh, dalam menata kepemimpinan sektor pendidikan. Terlebih, pendidikan menengah saat ini berada di bawah kewenangan provinsi, sehingga kualitas pejabat yang ditempatkan, akan sangat menentukan arah kebijakan dan mutu layanan pendidikan di daerah.
Pernyataan Bupati Abdya ini memperkuat kritik sebelumnya yang disampaikan Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi, S. Pi yang meminta Gubernur Aceh menempatkan Kacabdin berkapasitas reformis dan berani melakukan pembenahan.
Dr. Safaruddin menilai, suara DPRK dan respons publik, merupakan bagian dari kontrol demokratis yang sehat, dalam upaya menyelamatkan pendidikan. “Jika pejabat pendidikan gagal membaca aspirasi publik dan menutup diri dari kritik, maka yang terancam bukan hanya tata kelola, tetapi masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Dr. Safaruddin berharap, Pemerintah Aceh melakukan evaluasi objektif dan menempatkan figur yang benar-benar memiliki integritas, kompetensi, dan keberpihakan pada mutu pendidikan.
“Pendidikan tidak boleh menjadi korban dari kesalahan penempatan pejabat. Ini soal tanggung jawab moral dan sejarah,” pungkasnya.
