Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengatakan bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera berbeda dengan tsunami yang melanda Aceh pada 2004 lalu. Kenapa?
“Saya sampaikan agak beda ya case bencana ini dengan tsunami tahun 2004, kalau tsunami 2004 kan dari laut sehingga menghantam daerah pinggiran, dan itu rata-rata satu hamparan, misal kota Banda Aceh satu hamparan hampir tengah kota ya, kemudian Meulaboh, Pidie dan lain-lain,” ujar Tito kepada detikcom, Sabtu (7/2/2026).
Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera ini mengungkapkan alasannya adalah karena bencana kali ini masalahnya terpecah-pecah. Selain itu, banjir bandang dan longsor ini terjadi karena curah hujan tinggi.
“Kalau ini karena dari hidrometeorologi, hujan yang terus menerus kemudian debit air yang turun ke bawah menerpa daerah dataran tinggi, dan juga daratan rendah maka yang terjadi adalah scattered problemnya, itu terjadi terpecah-pecah,” jelasnya.
Maksud terpecah ini, kata Tito, misalnya dalam satu provinsi itu tidak semua daerah di provinsi itu terdampak bencana. Jadi, banjir bandang dan longsor tidak merata di wilayah itu.
“Contoh misalnya kita masuk dari Aceh Tamiang yang berat sekali, 30 menit dari situ kita nyeberang masuk ke kota Langsa jadi (di sana) ada air aja kemudian selesai ditangani sendiri, saya cek kota itu ya memang nggak ada masalah, masuk kota Takengon nggak ada,” jelasnya.
“Gayo Lues saya lihat semua lancar, pasar jalan, tapi terputus,” imbuhnya.
Tito mengungkapkan untuk daerah yang terkurung karena akses terputus, dia sudah berkoordinasi dengan Mentan Andi Amran dan Kepala Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani agar memberikan stok pangan selama tiga bulan untuk warga yang daerahnya terisolasi.
“Saya sampaikan daerah-daerah yang berpotensi terkurung harus punya stok minimal 3 bulan supaya kalau ada apa-apa, mudah-mudahan nggak ada apa2, kalau terjadi hal sama masyarakat nggak panik, pemerintah nggak panik karena logistik itu udah ada selama 3 bulan, dan 3 bulan itu udah cukup untuk pemerintah membuka akses,” pungkasnya.
