JANTHO – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang diwakili Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Besar Darwan Asrizal SE MT mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dari di Ruang Rapat Lt. 3 Kantor Bupati Aceh Besar di Kota Jantho, Senin (9/2/2026).
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memantau perkembangan inflasi nasional dan daerah. Selain itu, forum tersebut menjadi wadah sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional secara year on year pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen. Angka tersebut melampaui batas atas target inflasi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Inflasi nasional year on year Januari 2026 berada di angka 3,55 persen,” ujar Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa kenaikan tersebut bukan disebabkan oleh harga pangan, melainkan faktor tarif listrik dan harga emas yang masuk dalam komponen perhitungan inflasi.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa inflasi harus dipandang secara seimbang. Menurutnya, Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara konsumen, tetapi juga sebagai negara produsen.
“Inflasi yang terlalu rendah berisiko menekan petani, nelayan, dan pelaku usaha,” tegas Tito. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi dapat membebani masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Sementara itu, Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Besar Darwan Asrizal SE MT menyampaikan bahwa Pemkab Aceh Besar secara rutin mengikuti dan terus memperkuat koordinasi perkembangan inflasi daerah pada rakor secara nasional. “Saat ini inflasi di Kabupaten Aceh Besar masih relatif rendah dan terkendali,” jelasnya.
Ia berharap pengendalian inflasi di Aceh Besar dapat terus terjaga, terutama menjelang Bulan Suci Ramadan. “Mudah-mudahan inflasi tetap stabil sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan nyaman,” tandasnya.
