JANTHO – Tren kenaikan harga cabai rawit yang telah meluas ke 214 kabupaten/kota menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring.
Kenaikan tersebut dinilai perlu segera direspons dengan langkah konkret di lapangan oleh seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, diikuti oleh Kepala Dinas Pangan Aceh Besar Alyadi, S.Pi., MM bersama unsur Forkopimda dan anggota TPID Kabupaten Aceh Besar dari Aula Sanusi Wahab Kantor Bupati di Kota Jantho, Senin (23/2/2026).
Dalam arahannya, Tomsi menegaskan bahwa sejumlah komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan harga pada pekan ini, di antaranya cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras. Ia meminta TPID dan dinas terkait di setiap daerah untuk turun langsung melakukan pengecekan serta berkoordinasi dengan para pelaku usaha.
“Tolong teman-teman dari dinas, dari TPID turun. Turun, cek, kemudian komunikasikan betul dengan para champion-champion itu sehingga harga bisa turun. Inilah waktunya kita berjuang betul-betul siang malam untuk bisa membantu harga-harga ini bisa turun,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi aman dan lebih dari cukup. Dengan kondisi tersebut, menurutnya, tidak ada alasan rasional bagi pelaku distribusi untuk menaikkan harga secara berlebihan. “Stok lebih dari cukup, tidak ada alasan untuk menaikkan harga yang keterlaluan. Kita punya Harga Eceran Tertinggi (HET). Tegakkan hukum itu dan saya minta turun setiap hari,” tegasnya.
Secara khusus, ia menyoroti daerah yang mencatatkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi sementara wilayah sekitarnya relatif stabil. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikasi kurang optimalnya pengawasan di tingkat daerah. “Kalau naik sendirian, sementara tetangga kiri-kanan tidak naik, ini patut dicurigai. Ada dua hal, pertama, dinas dan TPID di kota atau kabupaten tersebut tidak turun, tidak aktif mencari penyebabnya. Atau kedua, memang dipermainkan oleh pedagang lokal,” ungkap Tomsi.
Ia pun menginstruksikan daerah yang tidak terdampak bencana namun mencatat inflasi tinggi agar segera melakukan evaluasi dan konsolidasi internal.
Sementara itu, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menyampaikan bahwa hingga minggu ketiga Februari 2026, sebanyak 230 kabupaten/kota mengalami peningkatan IPH. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat 199 kabupaten/kota.
Berdasarkan data BPS, cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tajam, dengan 59,44 persen wilayah Indonesia terdampak. Selain itu, daging ayam ras, daging sapi, dan telur ayam ras juga berkontribusi terhadap tekanan IPH, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menerima arahan tersebut, Kadis Pangan Alyadi, mengatakan akan terus memperkuat koordinasi dan pengawasan guna menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat. “Insya Allah, kita bersama tim TPID Aceh Besar akan terus memperkuat koordinasi guna melakukan pengawasan untuk menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat,” tuturnya.
