Banda Aceh – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut sebanyak Rp1,68 triliun Dana Desa 2024 tahap awal sudah tersalurkan di Aceh melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat hingga ketahanan pangan.
Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Kamis, mengatakan penyaluran Dana Desa tersebut tersebar di ribuan desa dalam 23 kabupaten/kota di provinsi paling barat Indonesia itu.
“Dalam bulan puasa kita menurunkan tim percepatan ke beberapa kabupaten/kota yang ada hambatan pencairan dalam rangka mendampingi dan memfasilitasi,” kata Zulkifli.
Pada 2024, Aceh mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp4,79 triliun, yang diperuntukkan bagi 6.497 gampong atau desa yang tersebar di 290 kecamatan seluruh Aceh.
Penyaluran Dana Desa yakni Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp83 miliar, Langsa sebesar Rp28,6 miliar, Pidie Jaya Rp79 miliar, Subulussalam Rp33,1 miliar, Gayo Lues sebesar Rp50,7 miliar, Aceh Besar Rp167,7 miliar.
Kemudian, Aceh Barat Rp106,5 miliar, Aceh Tengah sebesar Rp94,3 miliar, Aceh Jaya Rp54 miliar, Aceh Tenggara Rp127,7 miliar, Lhokseumawe Rp30,7 miliar, Aceh Selatan Rp70,8 miliar, Aceh Utara Rp203,7 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp57,6 miliar, Banda Aceh Rp16,11 miliar, Aceh Timur sebesar Rp162,1 miliar, Pidie sebesar Rp91 miliar, Aceh Barat Daya Rp45,1 miliar dan Bireuen sebesar Rp69,4 miliar, Simeulue Rp39,7 miliar, Aceh Singkil Rp39,6 miliar, Aceh Tamiang Rp36,9 miliar dan Kota Sabang Rp593,1 juta.
“Kita juga melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPb (KPPN) untuk proses percepatan pencairan Dana Desa,” kata Zulkifli.
Selain itu, Zulkifli juga terus menekankan kepada desa-desa yang mulai mencairkan Dana Desa melalui berbagai program tersebut, untuk terus memperbaiki kualitas dari program itu sendiri agar manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat terutama untuk sektor pemberdayaan.
“Secara umum (programnya) sudah lebih m baik, namun tentu terus perlu pendampingan untuk perbaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyaluran Dana Desa 2024 yang ditentukan penggunaan atau earmark yakni untuk mendanai program Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketahanan pangan dan hewani serta pencegahan dan penurunan stunting.
Sementara yang non-earmark atau penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya yakni mendanai program sektor prioritas di desa dan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Penyaluran yang earmark mencapai Rp927,7 miliar dan untuk non-earmark sebesar Rp761,2 miliar sehingga total Rp1,68 triliun untuk 4.567 desa,”
ujarnya.
