Jakarta – Amerika Serikat mengisyaratkan akan memberikan sanksi kepada sebuah unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat, Palestina.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengisyaratkan langkah-langkah tersebut ketika ditanya tentang laporan bahwa departemennya telah merekomendasikan pemotongan bantuan militer kepada sebuah unit Israel yang terlibat dalam insiden kekerasan di Tepi Barat.
Tuduhan-tuduhan tersebut muncul sebelum serangan mematikan pada tanggal 7 Oktober oleh Hamas di Israel selatan.
Blinken mengatakan pihaknya sedang melakukan investigasi di bawah undang-undang yang melarang pengiriman bantuan militer kepada unit keamanan asing yang melanggar hak asasi manusia tanpa hukuman.
“Saya pikir cukup adil untuk mengatakan bahwa Anda akan segera melihat hasilnya. Saya telah membuat keputusan; Anda bisa melihatnya dalam beberapa hari ke depan,” kata Blinken, Minggu (21/4), mengutip AFP.
Pada akhir 2022, Departemen Luar Negeri AS mengarahkan staf kedutaan besar di Israel untuk menyelidiki dugaan pelanggaran di Tepi Barat oleh batalion ultra-Ortodoks Netzah Yehuda.
Hal itu termasuk insiden pada Januari 2022 di mana seorang warga Amerika keturunan Palestina berusia 78 tahun meninggal dunia karena serangan jantung setelah ditahan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespons negatif wacana pemberian sanksi oleh AS kepada unit militernya. Ia mengaku menentang wacana tersebut.
“Dalam beberapa minggu terakhir, saya telah bekerja menentang pengenaan sanksi terhadap warga negara Israel, termasuk dalam percakapan saya dengan para pejabat senior pemerintah Amerika,” dia memposting pada Sabtu malam di platform media sosial X.
“Pada saat tentara kita sedang memerangi monster teror, niat untuk menjatuhkan sanksi terhadap sebuah unit di IDF adalah puncak absurditas dan moral yang rendah. Pemerintah yang saya pimpin akan bertindak dengan segala cara untuk menentang langkah ini.”
Situs web Axios, mengutip tiga sumber AS yang mengetahui masalah ini, melaporkan pada hari Sabtu bahwa Blinken diperkirakan akan mengumumkan sanksi terhadap batalion tersebut “dalam beberapa hari.”
Laporan itu menyatakan sanksi tersebut akan melarang unit tersebut menerima bantuan atau pelatihan militer AS.
Sebuah laporan sebelumnya dari ProPublica mengatakan bahwa sebuah panel khusus Departemen Luar Negeri AS telah merekomendasikan pada bulan Desember agar Blinken mendiskualifikasi beberapa unit militer dan polisi yang bertugas di Tepi Barat untuk menerima bantuan AS.
Perkembangan terbaru ini terjadi ketika DPR AS pada hari Sabtu dengan suara sangat besar menyetujui rancangan undang-undang untuk memberikan bantuan darurat baru senilai $26 miliar kepada Israel.
