Oleh Ahmad Yusuf. Penulis adalah Presiden Mahasiswa USM
Lebih dari 78 tahun Indonesia merdeka, cita-cita besar Republik Indonesia yang tertuang dalam sila ke-5 Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” rasanya masih jauh dari harapan dan capaian. Salah satu buktinya adalah ketimpangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Khususnya Kecamatan Pulau Banyak Barat, yang sudah berumur sekitaran 14 tahun sejak pemekaran dari Kepulauan Banyak, Aceh Singkil, dipaksa tegar menerima kenyataan pahit dari ketimpangan sosial di tengah pesatnya disrupsi industri teknologi.
Seluruh lapisan masyarakat Pulau Banyak Barat merasakan dampak dari matinya jaringan telekomunikasi. Pelaku usaha kreatif yang bergantung pada media sosial, pelajar yang membutuhkan akses internet untuk belajar, serta orang tua para wali murid turut frustasi akibat matinya jaringan, yang biasanya berkomunikasi dengan anak-anaknya di perantauan agar bisa memenuhi kebutuhan mereka yang sedang bersekolah di luar daerah, saat ini semuanya mengalami kesulitan besar. Disisi lain, aktivitas pariwisata yang menjadi potensi utama Pulau Banyak Barat ini juga terhambat.
Pulau Banyak Barat merupakan kawasan pesisir dengan pesona alam pariwisata yang sangat potensial di Indonesia, khususnya di Aceh. Namun, lagi-lagi mereka harus menerima fakta pahit bahwa sampai hari ini tidak mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kekuasaan yang seharusnya bertanggung jawab atas percepatan dan pemerataan pembangunan di sektor prioritas. Kondisi saat ini sangat berdampak pada menurunnya aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan.
Persoalan ini telah berlangsung hampir dua minggu, menciptakan keresahan dan keluhan yang terus digaungkan oleh masyarakat pulau banyak barat. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan jaringan rusak bukanlah hal baru, situasi serupa juga sering terjadi dan sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya ketika jaringan benar-benar mati total di Pulau Banyak Barat. Namun kali ini dampaknya jauh lebih serius dan meluas. Ketika jaringan mati dalam jangka waktu yang lama, masyarakat tidak hanya kehilangan akses komunikasi, tetapi juga berbagai layanan penting yang bergantung pada internet. Layanan perbankan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan tidak berjalan efektif.
Meskipun Pulau Banyak Barat merupakan kawasan pesisir yang memiliki potensi pariwisata yang mempesona, sayangnya termarjinalkan dan terabaikan dalam hal pengembangan infrastruktur, termasuk telekomunikasi. Pulau Banyak Barat dikenal dengan keindahan alamnya, seperti pantai berpasir putih dan keanekaragaman hayati laut yang menakjubkan. Potensi ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, potensi ini sulit diwujudkan.
Kondisi jaringan mati ini terjadi akibat ketidakmampuan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat Pulau Banyak Barat, serta ketidakperdulian dan kurangnya perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya Pemkab Aceh Singkil. Meski pemerintah pusat sudah mengalokasi APBN untuk pembangunan BTS dalam rangka pemerataan akses jaringan 4G, namun ikhtiar baik ini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pulau Banyak Barat.
Program pembangunan yang tidak merata serta ketidakbecusan Pemkab Aceh Singkil sudah menjadi kenyataan pahit yang harus diterima oleh masyarakat Pulau Banyak Barat. Pertanyaan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas persoalan ini? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang makmur? Dan siapa yang seharusnya mewujudkan cita-cita mulia yang tertuang di sila ke-5 itu? Sampai saat ini belum terjawab.
Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah kongkrit dan solutif harus segera dilakukan, dimulai dari hadirnya Pemerintahan Daerah yang responsif. Pemkab Aceh Singkil perlu segera bertindak dengan melakukan perbaikan serta peningkatan infrastruktur telekomunikasi di Pulau Banyak Barat. Pembentukan tim khusus yang melibatkan pemerintah daerah, penyedia layanan telekomunikasi, dan keterlibatan masyarakat lokal juga sangat diperlukan.
Pemkab Aceh Singkil harus membangun kolaborasi dengan Pemerintah Pusat. Kementerian Komunikasi dan Informatika sepatutnya turut serta memberikan bantuan teknis dan anggaran untuk mengakselerasi perbaikan jaringan di Pulau Banyak Barat. Intervensi dari pemerintah pusat akan memastikan bahwa permasalahan ini mendapat prioritas yang layak.
Pemkab Aceh Singkil juga diharapkan mampu menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Melibatkan partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi diharapkan mampu menjadi solusi yang paling efektif. Pihak swasta memiliki teknologi dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mempercepat proses perbaikan jaringan.
Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari pihak yang berpengalaman untuk mengelola proyek pembangunan infrastruktur dengan lebih efektif dan efisien juga sangat penting. Pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat Pulau Banyak Barat dapat terpenuhi. Pengawasan bersama antara masyarakat dan pemerintah dapat memastikan bahwa upaya perbaikan menuju Aceh Singkil yang lebih baik dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
Adanya upaya meningkatkan infrastruktur telekomunikasi akan mendukung pengembangan sektor pariwisata dan usaha kreatif, sehingga membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Pulau Banyak Barat. Persoalan matinya jaringan telekomunikasi saat ini di Pulau Banyak Barat hampir dua minggu terakhir merupakan cermin dari kurangnya perhatian dan komitmen dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sudah saatnya kita melakukan perubahan nyata dengan mengambil langkah-langkah solutif yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang layak terhadap komunikasi dan informasi. Dengan upaya bersama, kita bisa mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk memperbaiki dan membangun Aceh sungkil yang lebih baik
Sebagai mahasiswa, sekaligus presiden mahasiswa Universitas Serambi Mekkah, saya merasa terpanggil untuk ikut berperan aktif dalam mengatasi dan menyuarakan persoalan ini. Tentunya bertujuan untuk perbaikan Aceh Singkil hari ini dan mendatang. Sebagai generasi muda Aceh Singkil yang diharapkan menjadi agen perubahan akan tetap mendorong perbaikan, saya juga mendorong agar Pemkab Aceh Singkil melibatkan pemuda dan mahasiswa agar dapat berkontribusi melalui berbagai hal, seperti melakukan kampanye advokasi, mengorganisir diskusi publik, dan bekerja sama dengan pemerintah serta pihak swasta untuk mencari solusi yang inovatif untuk Aceh Singkil yang lebih baik.
