Banda Aceh- Koordinator Pusat Masyarakat Pengawal Perdamaian dan Pembangunan Aceh (M@PPA) Azwar A Gani mengintruksikan kepada seluruh relawan M@PPA di Aceh untuk memantau jalanya investasi dan pembangunan di Aceh. Kebijakan ini sengaja dikeluarkan sebagai bentuk kontrol oleh CSO atas pembangunan dimasyarakat.
“Kebijakan ini sengaja kita keluarkan supaya relawan CSO dapat berpartisipasi dalam pembangunan didaerahnya serta mengontrol ketimpangan,” jelas Azwar A Gani.
Kemudian Azwar menambahkan bahwa, hampir 80% visi dan misi kepala daerah saat maju dalam Pilkada adalah melakukan pembangunan dan mengundang investasi untuk kemajuan daerah. Sejauh ini belum ada terobosan yang signifikan terkait dengan pembangunan dan investasi oleh kepala daerah yang ada di Aceh.
“Kita mau melihat sejauh mana investor berkomitmen untuk melakukan investasi di Aceh, apakah itu investor lokal, nasional atau asing. Kemudian kesiapan daerah dalam memberikan kemudahan kepada investor juga perlu dievaluasi.”
“Jangan-jangan investor enggan masuk ke Aceh karena tidak adanya jaminan energi, keamanan dan izin. Kemudian apakah kepala daerah di Aceh sudah melakukan konsultasi dan pertimbangan untuk mengundang investor? Apakah UU PMA tidak berbenturan dengan UU PA terkait dengan investasi ?”
Sejauh ini, katanya, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah sedang gencar menjemput investasi untuk kemajuan Aceh demi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Pasal 165 ayat (2), UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan; dalam permodalan asing dan menarik investor asing, merupakan kewenangan Pemerintah Aceh.
“Usaha dan harapan Plt sangat besar terhadap investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja. Apakah harapan Plt. Gubernur dapat diterjemahkan oleh SKPA dan jajaranya ? Jangan-jangan SKPA punya target sendiri sehingga tidak mendukung kebijakan Plt. Gubernur untuk investasi. “
“M@PPA akan terus memantau pembangunan dan perdamaian di Aceh, sebagai CSO yang hadir pasca MoU Helsinki dengan kekuatan relawan se-Aceh sangat mudah bagi kami untuk melaksanakan fungsi kemitraan dan kontrol di daerah,” kata Azwar.
