Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) turut terkena efisiensi anggaran yang mencapai Rp2,03 triliun. Anggaran mereka untuk 2025 sebelumnya telah disepakati sebesar Rp9,8 triliun (Rp9.896.588.491.000).
Sekretaris Jenderal Kemlu RI Cecep Herawan menyampaikan kabar pemangkasan itu saat rapat dengan komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Kamis (13/2). Dia lalu merinci pemberitahuan pemangkasan anggaran.
Pada 24 Januari, kata Cecep, efisiensi anggaran di Kementerian Luar Negeri sebesar Rp2,8 triliun.
Lalu Kemlu RI menerima catatan pemberitahuan lagi dari Kementerian Keuangan bahwa efisiensi anggaran di kementerian ini menjadi Rp2,03 triliun.
“Sebelum kami berangkat ke rapat yang terhormat ini, baru saja kami juga menerima surat dari Menteri Keuangan mengenai detail angka efisiensi Kementerian Luar Negeri yaitu menjadi sebesar Rp2.032.137.571.000,” ujar Cecep di rapat itu.
Pemangkasan itu terdiri dari efisiensi belanja barang sebesar Rp1,4 triliun (Rp1.491.450.829.000) dan efisiensi belanja modal sebesar Rp540 miliar (Rp540.686.742.000).
Cecep juga menerangkan efisiensi di sejumlah program Kemlu.
“Untuk program perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dari pagu awal sekitar Rp288 miliar, dilakukan efisiensi sekitar Rp65 miliar atau sekitar 22,4 persen sehingga pagu akhir menjadi sekitar Rp223 miliar,” kata dia.
Cecep lalu menyebut program dukungan manajemen yang ikut kena pangkas. Dari pagu awal sekitar Rp7,75 triliun, dilakukan efisiensi sebesar Rp1,20 triliun atau 15,5 persen sehingga pagu akhir menjadi Rp6,55 triliun.
Selain itu, dia menerangkan untuk program penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional, dari pagu awal sekitar Rp15 miliar, dilakukan efisiensi sekitar Rp4,1 miliar atau 27,7 persen sehingga pagu akhir menjadi sekitar Rp10 miliar.
Lebih lanjut, Cecep menerangkan untuk peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerjasama multilateral, dari pagu awal sebesar Rp1,05 triliun, dilakukan efisiensi sekitar Rp562 miliar atau 53,3 persen sehingga pagu akhir menjadi sekitar Rp493 miliar.
Program diplomasi dan kerjasama internasional juga mengalami efisiensi. Dari pagu awal Rp779 miliar, dilakukan efisiensi sekitar Rp196 miliar atau 25,1 persen sehingga pagu akhir menjadi sekitar Rp583 miliar.
Dengan efisiensi anggaran tersebut, Cecep mengatakan Kemlu melakukan sejumlah penyesuaian untuk belanja tertentu.
Pemangkasan itu, lanjut dia, berdampak terhadap pembayaran kantor gedung dan wisma perwakilan Indonesia di luar negeri, pembayaran fasilitas home staff yang berjumlah 1.133 orang yang bertugas di luar negeri.
Dalam hal penerapan efisiensi pada item belanja perjalanan dinas, kata Cecep, ini akan berdampak langsung terhadap rotasi mutasi para duta besar, konsul jenderal, dan home staff lain untuk penugasan dari dan ke perwakilan RI di luar negeri yang harus dilaksanakan pada tahun 2025.
Efisiensi juga bisa berdampak ke pelaksanaan tugas dan fungsi esensial satuan Kerja Pusat dan Perwakilan RI di luar negeri dalam melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk partisipasi di berbagai perundingan dan pertemuan pada tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025.
Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.
Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.
