Jakarta – Pengadilan Paris menyatakan tokoh sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, bersalah atas kasus penggelapan dana. Marine Le Pen juga terancam gagal mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2027.
Putusan tersebut diumumkan Senin (1/4) sekitar pukul 11.00 waktu setempat atau 05.00 waktu Timur AS. Namun, pengadilan belum mengumumkan hukumannya, yang diperkirakan akan disampaikan dalam waktu satu jam setelah putusan.
Sebelumnya, jaksa Paris menuntut hukuman penjara lima tahun-termasuk dua tahun masa percobaan-denda sebesar €300.000, serta larangan mencalonkan diri dalam jabatan publik selama lima tahun.
Le Pen, partainya National Rally (RN), dan lebih dari 20 anggota partai lainnya didakwa menggunakan dana Parlemen Eropa untuk membayar staf yang sebenarnya bekerja untuk RN di Prancis.
Setelah persidangan pada November lalu, Menteri Kehakiman Prancis, Gerald Darmanin, menulis di media sosial X bahwa akan menjadi hal yang sangat mengejutkan jika Le Pen benar-benar dilarang mengikuti pemilu mendatang.
Dengan tiga kali gagal dalam upayanya menjadi presiden, hukuman ini bisa mengancam ambisi politik Le Pen di 2027. Survei menunjukkan bahwa ia berpeluang menggantikan Emmanuel Macron, yang tidak dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga secara berturut-turut.
Di bawah kepemimpinannya, RN telah berusaha menjauhkan diri dari citra rasis dan antisemit yang melekat pada partai tersebut, demi menjadikannya lebih dapat diterima oleh publik serta memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilu.
