Banda Aceh – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Aceh menyatakan realisasi pendapatan negara di Provinsi Aceh per 31 Mei 2025 mencapai Rp1,99 triliun.
“Pendapatan negara di Provinsi Aceh sejak Januari hingga 31 Mei 2025 tercatat sebanyak Rp1,99 triliun. Pendapatan tersebut terealisasi sebesar 28,81 persen,” kata Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Aceh Paryan di Banda Aceh, Selasa.
Paryan yang juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh menyebutkan pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1,24 triliun atau dengan realisasi 21,03 persen.
Kemudian, penerimaan bea dan cukai sebesar Rp226,76 miliar atau terealisasi 79,01 persen. Serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp529,77 miliar atau terealisasi 71,13 persen.
“PNPB ini di antaranya dari optimalisasi aset mencapai Rp10,16 miliar, pelaksanaan lelang sebesar Rp1,38 miliar, serta pengurusan piutang negara dengan capaian Rp44 juta,” kata Paryan menyebutkan.
Sementara, kata dia, realisasi belanja negara dalam APBN Regional Aceh hingga 31 Mei 2025 mencapai Rp16,08 triliun. Belanja negara terdiri belanja pemerintah pusat sebesar Rp4,69 triliun dan belanja transfer ke daerah mencapai Rp11,39 triliun.
“Belanja pemerintah pusat secara year on year mengalami penurunan 27,27 persen. Ini dipengaruhi kontraksi realisasi belanja barang dan modal akibat dinamika efisiensi. Realisasi transfer ke daerah secara year on year juga mengalami kontraksi sebesar 7,08 persen,” katanya.
Untuk kinerja anggaran daerah, kata dia, dari sisi pendapatan Aceh tercatat Rp11,42 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari transfer Rp9,58 triliun dan pendapatan asli daerah Rp1,82 triliun.
“Sedangkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Aceh sampai dengan 31 Mei 2025 sebesar Rp9,21 triliun yang didominasi belanja operasional mencapai Rp6,9 triliun. Belanja modal masih menjadi perhatian karena baru mencapai Rp203,78 miliar atau terealisasi 5,13 persen,” kata Paryan.
