Banda Aceh – Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI dan Peneliti Utama Politik BRIN Prof Dr R Siti Zuhro MA menilai praktik demokrasi di Indonesia masih berada pada tataran prosedural dan belum menyentuh aspek substansi. Ia mendorong pentingnya demokrasi yang bermoral, bukan sekadar sarana perebutan kekuasaan melalui transaksi politik.
“Demokrasi kita masih jauh dari harapan. Yang dibutuhkan bukan demokrasi transaksional, tetapi demokrasi yang bermoral dan beretika,” kata Siti saat menjadi narasumber dalam kegiatan Webinar Series Keenam Kajian Studi Islam yang diselenggarakan Program Studi S3 Studi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Kamis (24/7/2025). Acara tersebut mengangkat tema “Demokrasi, Agama, dan Politik di Indonesia” dan disiarkan secara daring melalui YouTube.
Menurut Siti, perjalanan demokrasi Indonesia sejak era parlementer, demokrasi terpimpin, hingga pascareformasi merupakan proses panjang yang diwarnai berbagai eksperimen politik. Namun, ia menyayangkan bahwa cita-cita reformasi 1998, seperti pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, belum terwujud maksimal.
“Gerakan reformasi ingin menutup praktik Orde Baru dan korupsi. Tapi kenyataannya, praktik buruk itu masih terus berulang dengan wajah baru,” ujar dia.
Mengutip data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terbaru, Siti menyebut skor Indonesia berada di angka 6,71 dan masuk kategori flawed democracy atau demokrasi cacat. Indonesia menempati peringkat ke-52 dari 165 negara.
“Penurunan ini utamanya terjadi pada aspek fungsi pemerintahan serta proses pemilihan dan pluralisme,” ungkapnya.
Siti juga mengkritisi peran elite dan aktor politik yang menurutnya justru kerap menghambat konsolidasi demokrasi. Ia menyebut partisipasi masyarakat sering kali semu dan hanya dimobilisasi demi kepentingan elektoral melalui pendekatan transaksional.
Dalam paparannya, Siti juga menyoroti relasi agama dan politik di Indonesia yang menurutnya tak dapat dipisahkan. Ia menyebut Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 sebagai contoh bagaimana sentimen keagamaan memengaruhi preferensi politik publik.
“Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara berdasarkan Pancasila dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujar Siti. Karena itu, lanjutnya, demokrasi Pancasila tak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga memerlukan landasan moral dan etika yang kuat.
Ia menyatakan bahwa prinsip-prinsip seperti musyawarah (syura), keadilan (‘adalah), dan amanah dalam Islam sangat sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.
“Bagi Indonesia, demokrasi sejalan dengan ajaran Islam. Ini harusnya menjadi dasar untuk menghadirkan politik yang beradab,” ujarnya.
Siti juga menekankan pentingnya membangun etika politik yang kuat, termasuk budaya malu dan kesediaan mundur saat melakukan kesalahan, sebagai bagian dari peradaban tinggi yang menjunjung nilai-nilai moral.
Webinar ini dibuka oleh Direktur Pascasarjana UIN Ar-raniry, Prof Eka Srimulyani MA PhD. Dalam sambutannya, Eka menekankan bahwa kegiatan akademik seperti ini merupakan bagian dari ikhtiar kampus agar tidak menjadi “menara gading”, melainkan “menara air” yang ilmunya dapat mengaliri dan menerangi publik.
Turut hadir Ketua Program Studi S3 Studi Islam, Prof Syamsul Rijal, serta para akademisi dan mahasiswa dari berbagai daerah, termasuk peserta dari Solo dan Mesir. []
